Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi meminta mahasiswa tidak ragu mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat demi perbaikan pelayanan publik.

TRENGGALEK — Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi, minta mahasiswa tidak ragu menyampaikan kritik maupun masukan apabila terdapat kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang dinilai kurang tepat.

Pesan tersebut disampaikan Doding saat menghadiri pelantikan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Trenggalek masa khidmat 2026-2027 di Gedung NU Trenggalek, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, kritik konstruktif dari mahasiswa menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kalau ada kebijakan pemerintah yang menurut masyarakat kurang pas, silakan disampaikan. Bisa dikaji ulang dan diperdalam. Itu hal biasa dalam demokrasi dan memang harus ada,” tegas Doding.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek itu menilai mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan sekaligus kontrol sosial dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Karena itu, ia berharap kepengurusan baru PC PMII Trenggalek mampu semakin maksimal memperjuangkan aspirasi rakyat dan menghadirkan gagasan-gagasan konstruktif untuk kemajuan daerah.

“Kita berharap PC PMII ke depan semakin bagus, semakin maksimal dalam memperjuangkan masyarakat dan rakyat. Mahasiswa itu adalah agen perubahan, baik perubahan pemikiran, paradigma, maupun aturan-aturan yang memang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Legislator dari Dapil Gandusari, Karangan, dan Suruh tersebut menegaskan DPRD Trenggalek terbuka terhadap berbagai masukan dari kalangan mahasiswa.

Menurutnya, hasil kajian kritis mahasiswa dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Kita di DPRD Kabupaten Trenggalek sangat terbuka untuk rekan-rekan mahasiswa. Apa pun masukan untuk pemerintahan yang lebih baik, kita selalu siap sedia dan terbuka,” katanya.

Doding juga menekankan bahwa pemerintah tidak anti kritik. Dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan dinilai sebagai hal yang wajar selama tetap berada dalam koridor hukum.

“Alam demokrasi itu suara bebas. Ada yang pendapatnya sama dengan pemerintah, ada juga yang berbeda. Yang paling penting semuanya tetap menghormati supremasi hukum di Indonesia,” jelasnya.

Ia menilai kontrol sosial dari mahasiswa dan masyarakat sangat dibutuhkan agar program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Pemerintah kalau tidak ada yang mengingatkan dan tidak ada kontrol, akhirnya berjalan sendiri. Kadang antara konsep dan kondisi di lapangan belum tentu sinkron. Karena itu dibutuhkan kontrol sosial yang baik agar seluruh program berjalan maksimal dan rakyat yang merasakan manfaatnya,” pungkas Doding. (aris/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS