MADIUN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun menegaskan komitmennya dalam mendorong peningkatan infrastruktur serta pengembangan sektor pariwisata daerah secara berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PDIP, Budi Wahono, usai mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Madiun di ruang rapat utama Gedung DPRD, Senin (23/6/2025).

Dalam pernyataannya, Budi menyampaikan bahwa infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Madiun masih perlu mendapatkan perhatian lebih. Terutama pada sejumlah ruas strategis yang menghubungkan antarwilayah maupun daerah perbatasan.

“Secara umum, kondisi infrastruktur di Kabupaten Madiun memang masih memerlukan peningkatan. Beberapa ruas jalan provinsi yang melintasi wilayah kabupaten, serta jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah selatan seperti Kecamatan Kebonsari ke arah Magetan, memerlukan peningkatan dari sisi kualitas dan status,” ujarnya.

Menurutnya, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas pemerintahan agar program prioritas dapat direalisasikan.

“Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar pemerintah daerah melakukan terobosan. Jika hanya mengandalkan APBD, tentu tidak mencukupi. Maka, konektivitas dan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat menjadi sangat penting,” tambah Budi.

Selain isu infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Madiun.

Menurut Budi, hingga saat ini belum terdapat rencana induk (blueprint) yang jelas dan terukur dalam pengembangan destinasi wisata, meskipun potensi alam dan budaya daerah cukup besar.

“Kita sering mengangkat brand ‘Kampung Pesilat’ sebagai identitas daerah, namun belum diikuti oleh penguatan infrastruktur maupun promosi yang mendukung. Destinasi wisata seperti di kawasan kaki Gunung Wilis misalnya, masih belum dilengkapi dengan akses jalan memadai serta sarana pendukung lainnya,” bebernya.

Budi juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap produk-produk kearifan lokal melalui fasilitasi hak kekayaan intelektual (HAKI). Dia menyebut, banyak produk khas daerah seperti makanan tradisional dan kerajinan yang belum didaftarkan secara resmi, sehingga rentan diklaim pihak luar.

“Pemerintah daerah harus hadir dan memfasilitasi pendaftaran HAKI atas produk-produk lokal. Salah satunya makanan khas seperti Manco dari Kebonsari yang sudah banyak ditiru, namun rasa aslinya justru mulai hilang. Ini harus dilindungi, dibina, dan dipromosikan dengan baik,” kata Budi.

Dalam konteks penguatan ekonomi masyarakat, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong dukungan konkret terhadap UMKM. Budi menilai, program pembinaan seharusnya tidak berhenti pada pelatihan atau seremonial, tetapi menyentuh aspek kualitas produk, keberlanjutan produksi, dan perluasan pasar.

“Kita punya lebih dari 8.000 ASN. Ini seharusnya menjadi pasar bagi produk-produk lokal seperti batik. Tapi, jika hanya disuruh membuat lalu tidak digunakan, maka UMKM tidak akan berkembang. Perlu kebijakan yang nyata dan konsisten,” tegasnya.

Melalui pernyataan ini, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan daerah, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, penguatan pariwisata berbasis potensi lokal, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Menanggapi pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan bahwa masukan tersebut dinilai konstruktif dan menjadi dorongan positif bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, pihak eksekutif berkomitmen melaksanakan saran-saran dari fraksi terkait penyediaan infrastruktur dasar yang dinilai mendesak.

“Insya Allah kami akan menindaklanjuti saran tersebut dengan sebaik-baiknya. Beberapa infrastruktur yang perlu segera dilengkapi akan kami realisasikan sesuai jadwal yang telah disusun dan berdasarkan skala prioritas,” tegasnya. (ahm/pr)