Eri Cahyadi menegaskan Balai Pemuda Surabaya adalah ruang milik semua seniman dan akan dipermudah penggunaannya.

SURABAYA — Wali Kota Eri Cahyadi, menegaskan Balai Pemuda harus menjadi ruang terbuka bagi seluruh seniman Kota Surabaya dan tidak boleh dikuasai kelompok tertentu.

Pernyataan itu disampaikan Eri usai terbentuknya Dewan Kebudayaan Surabaya yang baru sesuai regulasi terbaru dari pemerintah pusat, Senin (11/5/2026).

“Balai Pemuda itu adalah milik seniman Surabaya, bukan milik tertentu,” ujar Eri.

Dia menjelaskan, kepengurusan Dewan Kesenian Surabaya sebelumnya sudah terbentuk sejak sebelum 2020.

Namun saat itu belum ada mekanisme resmi yang mengatur pembentukan kelembagaan sehingga surat keputusan (SK) tidak pernah diterbitkan.

Karena itu, kepengurusan lama terus diperpanjang hingga akhirnya dilakukan pemilihan ulang menyesuaikan aturan terbaru pemerintah pusat.

“Hari ini ada pemilihan kembali yang sesuai dengan peraturan menteri yang baru. Itu Dewan Kebudayaan, dan alhamdulillah sudah terpilih,” ucapnya.

Dengan terbentuknya Dewan Kebudayaan Surabaya yang baru, Pemkot memastikan pengelolaan aktivitas seni di Balai Pemuda akan lebih terbuka dan inklusif.

Eri menyebut Dewan Kebudayaan nantinya akan berkantor di Balai Pemuda sekaligus menjadi penggerak aktivitas seni dan budaya di kawasan tersebut.

“Maka Dewan Kebudayaan yang baru harus berkantor di sana, dan semua seniman harus bisa menggunakan Balai Pemuda Surabaya,” tegas Eri.

Di kalangan seniman Surabaya sendiri, Balai Pemuda selama ini memang dikenal sebagai salah satu ruang penting bagi aktivitas pertunjukan, diskusi, hingga pameran seni.

Namun sebagian komunitas menilai akses penggunaan fasilitas di dalamnya masih belum sepenuhnya mudah dijangkau.

Pemkot Surabaya juga menyiapkan kebijakan khusus agar seniman lebih mudah memanfaatkan fasilitas Balai Pemuda, termasuk gedung teater.

Selama ini, biaya penggunaan fasilitas disebut menjadi salah satu kendala bagi komunitas seni untuk rutin berkegiatan.

Karena itu, Pemkot berencana menggratiskan sebagian besar biaya penggunaan fasilitas bagi seniman lokal.

“Untuk seniman Surabaya nanti bisa digunakan hanya membayar kebersihannya saja. Yang lainnya saya berikan gratis,” ujar Eri.

Ia berharap kebijakan tersebut bisa membuat aktivitas seni dan budaya di Kota Surabaya semakin hidup sekaligus memberi ruang ekonomi baru bagi para pelaku seni.

Eri menegaskan keberadaan Dewan Kebudayaan Surabaya diharapkan bukan sekadar formalitas kelembagaan.

Lebih dari itu, lembaga tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekosistem seni dan budaya Kota Surabaya.

Mulai dari membuka ruang pertunjukan, mempertemukan komunitas, hingga membantu seniman berkembang lewat karya-karya kreatif mereka. “Karena itu untuk warga Surabaya dan seniman Surabaya,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS