Rabu
21 Mei 2025 | 1 : 51

DPRD Kota Malang Siapkan Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Ini Urgensinya

pdip-jatim-220413-eko-herdiyanto

MALANG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto mengatakan bahwa setiap rencana pembangunan di Kota Malang wajib membayar Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menurutnya, Pemkot Malang harus menyadari bahwa retribusi PBG bukan hanya sebuah upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, juga merupakan satu upaya untuk mengatur pemanfaatan lahan di Kota Malang.

“Retribusi PBG ini berkaitan erat bukan hanya dari sisi ekonomi, melainkan juga sangat berkaitan dengan urgensitas pemeliharaan lahan dan isu lingkungan sebagai basis kebijakannya,” jelas Eko Herdiyanto di Kota Malang, Jumat (13/5/2022).

“Bangunan liar juga masih menjamur di Kota Malang, sehingga dalam persetujuan bangunan gedung jangan sampai menambah daftar masalah baru bagi pembangunan Kota Malang,” lanjutnya.

Eko menyebutkan, saat ini DPRD Kota Malang tengah mempersiapkan Raperda mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Dengan harapan keberadaan Perda ini kelak akan memberikan kontrol terhadap tata letak tertib bangunan yang sesuai standar lingkungan dan tata ruang.

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang tersebut menambahkan, ke depan, pemberian persetujuan bangunan gedung setidaknya harus memperhatikan beberapa unsur letak bangunan, model bangunan, standarisasi bangunan dan dampak bangunan.

“Jangan sampai awalnya memberikan prospek yang baik, tapi kemudian malah menjadi masalah baru yang merugikan masyarakat kota Malang,” tegas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut.

Prasyarat utama pemberian persetujuan bangunan gedung harus didasarkan kepada Master Plan Kota Malang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sehingga setiap pembangunan gedung di Kota Malang akan diadaptasikan dengan konsep modernisasi dan green city.

“Sehingga mind-set birokrasi yang dibangun bukan seberapa gedung itu memiliki income ekonomi saja pada daerah, melainkan mampu mensinkronisasikan sisi ekonomi dengan sisi ekologi,” tutup Eko Herdiyanto. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

HEADLINE

Minta Pemerintah Hati-Hati soal Tulis Ulang Sejarah, Puan: Jangan Ada Pengaburan

JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani menanggapi rencana pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan yang berencana ...
KRONIK

Bupati Ipuk: Jadikan Semangat Kebangkitan Pemantik Gotong Royong Tuntaskan Kemiskinan

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menggelar peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ...
KRONIK

Terancam Digusur untuk Pasar Hewan Maospati, Warga Minta Ganti Rugi

MAGETAN – Warga lingkungan Totog Kelurahan dan Kecamatan Maospati, meminta ganti rugi dari pemerintah kabupaten ...
KRONIK

H. Zainal Fasilitasi Temu Alumni Ponpes Darul Ulum Banyuanyar, Kerahkan Tiga Armada Bus

SUMENEP – Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, menunjukkan komitmen dan kepeduliannya terhadap dunia ...
KRONIK

DPRD Banyuwangi Terima Kunjungan Mahasiswa Untag, Belajar Penyusunan dan Pembahasan Perda

BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi menerima kunjungan studi puluhan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas ...
KOLOM

Menimbang Kebijakan Fiskal dan Asumsi Ekonomi Makro 2026

Oleh: Ketua Banggar DPR, Said Abdullah HARI ini, bertepatan dengan 20 Mei, sebagai hari kebangkitan nasional, ...