MALANG – Pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Penyelenggaraan Kearsipan; dan Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang mendapatkan sorotan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang.

Hal tersebut tersebut tercermin dalam penyampaian pandangan Fraksi PDI Perjuangan, yang disampaikan oleh Ferry Kurniawan.

Poin pertama mengenai Raperda tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, ia menanyakan bagaimana strategi konkrit Pemkot dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat.

“Bagaimana upaya Pemkot dalam melakukan pendampingan kepada kelompok rentan kejahatan, mampu secara ekonomi namun belum paham memperoleh akses keadilan dan penegakan HAM? Mohon penjelasan. Bagaimana strategi Pemkot melakukan pendampingan kepada kelompok rentan kejahatan yang tidak mampu secara ekonomi belum paham memperoleh akses keadilan dan penegakan HAM? Mohon penjelasan,” tanya Ferry.

Selain itu Ferry juga menanyakan bagaimana strategi Pemkot dalam menjalin hubungan dengan Advokat dan Paralegal.

Berkaitan mengenai Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, legislator PDI Perjuangan Kota Malang itu menegaskan program kearsipan Pemkot bukanlah formalitas belaka.

“Program penyelenggaraan kearsipan daerah bukanlah hal yang sifatnya formalitas, sebab masalah kearsipan berkaitan dengan keamanan data, penyelamatan wilayah dan identitas,” tegas Ferry.

Ferry menekankan bahwa penyelenggaraan kearsipan harus memperhatikan aspek keamanan arsip merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemkot.

Terakhir mengenai Ranperda Perubahan Atas PERDA Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Fraksi PDI Perjuangan menekankan evaluasi performa Perumda Tugu Tirta oleh Pemkot.

“Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah Kota Malang terus bisa mendorong performa dan terus melakukan evaluasi bertahap pelaksana Perumda Tugu Tirta Kota Malang untuk terus ditingkatkan terhadap penyediaan air minum yang mencukupi kebutuhan masyarakat kota Malang serta menjaga dan meningkatkan kualitas air minum di Kota Malang, sehingga tidak ada lagi kedepannya permasalahan tunggakan pembayaran dan temuan air bau solar,” ujar Ferry.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang Eko Herdiyanto menegaskan penyampaian pandangan fraksi ini dibuat secara serius dan mendalam sesuai dengan fungsi legislasi.

“Tugas kami untuk menjalankan fungsi legislasi sesuai undang-undang untuk memberikan kritik, saran, masukan, rekomendasi dan pandangan sebagai dasar membuat kebijakan yang terarah dan tepat sasaran,” tandas Eko. (ace)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS