DPRD Jember soroti pergeseran anggaran APBD, minta transparansi dan kepatuhan regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

JEMBER — Duet legislator PDI Perjuangan di DPRD Jember menyoroti adanya pergeseran anggaran dalam pelaksanaan APBD yang dinilai tidak melalui mekanisme pembahasan bersama legislatif.

Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, bersama Ketua Komisi B, Candra Ary Fianto, menegaskan pentingnya menjaga tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami menekankan agar setiap perubahan anggaran tetap berada dalam koridor regulasi dan mekanisme yang telah disepakati bersama,” ujar Widarto, Senin (27/4/2026).

Dia mengungkapkan, berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), ditemukan adanya perubahan anggaran yang cukup signifikan pada sejumlah perangkat daerah.

Salah satu contoh disampaikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), di mana alokasi anggaran mengalami kenaikan dari Rp16 miliar pada RKPD, menjadi Rp17 miliar dalam KUA-PPAS, dan meningkat hingga Rp39 miliar pada tahap RKA.

Widarto menilai lonjakan tersebut perlu mendapatkan penjelasan yang komprehensif, baik dari sisi dasar hukum maupun urgensi program.

“Perubahan yang cukup besar ini tentu perlu dikaji secara cermat agar tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Dia menambahkan, proses penyusunan dan perubahan anggaran seharusnya mengacu pada kerangka yang telah ditetapkan, mulai dari RKPD, KUA-PPAS, hingga RKA, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Menurutnya, konsistensi terhadap tahapan tersebut menjadi penting untuk menjaga kredibilitas pengelolaan APBD.

Sementara itu, Candra Ary Fianto menekankan bahwa setiap pergeseran anggaran semestinya disertai dokumen administratif yang jelas, termasuk Surat Keputusan (SK) Penjabaran APBD.

Ia menyebut, hingga saat ini DPRD belum menerima dokumen tersebut sebagai bagian dari mekanisme pengawasan. “Dokumen penjabaran menjadi penting sebagai dasar dalam memastikan setiap perubahan berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya mengacu pada hasil evaluasi gubernur sebagai bagian dari pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.

Menanggapi hal tersebut, penjabat Sekretaris Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan dalam aspek pengawasan dan pengendalian.

Ia juga mengapresiasi masukan dari DPRD sebagai bagian dari upaya bersama dalam memperbaiki tata kelola anggaran.

“Pengawasan yang dilakukan DPRD menjadi catatan penting bagi kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan ke depan,” ujarnya. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS