MADIUN – Penurunan angka kemiskinan di Kota Madiun menjadi 2,92 persen harus diikuti kebijakan yang mampu memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Sutardi mengingatkan pemerintah kota agar tidak cepat berpuas diri dengan capaian tersebut.

Berdasarkan data yang disampaikan, persentase penduduk miskin Kota Madiun turun dari 3,89 persen menjadi 2,92 persen. Jumlah penduduk miskin juga berkurang dari 6.960 jiwa menjadi 5.230 jiwa.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Madiun itu menilai penurunan tersebut merupakan perkembangan positif. Namun, pemerintah perlu memastikan capaian itu berlanjut melalui program pemberdayaan ekonomi dan penciptaan peluang usaha yang dapat memberikan penghasilan berkelanjutan bagi masyarakat.

Menurut Sutardi, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah perlu membuka akses ekonomi agar masyarakat memiliki kesempatan meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.

“Dari sisi siswa, kita topang melalui program MBG dengan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan gizinya. Kemudian, dari sisi masyarakat secara umum, bagaimana kita bersama pemkot membuka peluang-peluang usaha yang bisa menopang perekonomian warga Kota Madiun,” ujar Sutardi, Jumat (13/11/2026).

Selain pemberdayaan ekonomi, Sutardi menyoroti pentingnya akurasi data kemiskinan. Ia meminta petugas kelurahan hingga kecamatan aktif memperbarui data warga agar kebijakan dan program bantuan pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

“Data yang valid itu penting. Petugas maupun instansi terkait harus selalu melakukan pembaruan sehingga ketika dilakukan evaluasi, data tersebut benar-benar bisa menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya,” tegasnya.

Sutardi juga meminta Pemkot Madiun memberikan perhatian serius terhadap persoalan pengangguran. Menurutnya, penanganan masalah tersebut harus diawali dengan pemetaan yang jelas, mulai dari jumlah pencari kerja, kelompok usia, hingga kompetensi yang dibutuhkan.

Pemetaan itu diperlukan agar program pelatihan vokasi yang disiapkan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, pelatihan tidak sekadar menjadi kegiatan rutin, tetapi benar-benar membuka peluang masyarakat memperoleh pekerjaan.

“Harus jelas datanya, berapa jumlah pengangguran, kelompok usianya, siapa saja yang perlu mendapatkan pelatihan, keterampilan apa yang harus diberikan, hingga ke mana mereka nantinya disalurkan,” jelasnya.

Ia menegaskan, penurunan angka kemiskinan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesempatan kerja. Karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu diarahkan agar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui fungsi pengawasan, DPRD Kota Madiun akan terus mendorong agar program pemerintah tidak hanya berorientasi pada capaian angka kemiskinan, tetapi juga memperkuat pemberdayaan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan ketepatan sasaran program pembangunan. (ahm/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS