Selasa
01 September 2026 | 5 : 50

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

DPRD Jatim Minta Pemprov Pastikan Skema Kredit Berbunga Murah bagi UMKM Tetap Tersedia

pdip jatim 260626 fuad B

DPRD Jawa Timur meminta Pemprov memastikan tetap tersedia skema kredit berbunga murah bagi UMKM meski Program Kredit Sejahtera (Prokesra) tidak lagi dialokasikan dalam APBD 2026.

SURABAYA – Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan tetap tersedia program pembiayaan atau skema kredit berbunga murah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meski Program Kredit Sejahtera (Prokesra) tidak lagi dialokasikan dalam APBD 2026.

Menurut Fuad, akses permodalan dengan bunga ringan merupakan kebutuhan penting bagi pelaku UMKM untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, penghentian Prokesra tidak boleh membuat pelaku usaha kehilangan dukungan pembiayaan dari pemerintah.

“Ke depan sebaiknya kita sama-sama lebih teliti dalam perencanaan agar program-program unggulan Pemprov tetap hadir di tengah masyarakat. Pelaku UMKM di Jawa Timur sangat terbantu dengan adanya akses modal berbunga murah,” kata Fuad, Senin (6/7/2026).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai tidak adanya alokasi Prokesra dalam APBD 2026 harus menjadi bahan evaluasi agar perencanaan program pemerintah lebih matang. Program yang telah dirasakan manfaatnya masyarakat, menurutnya, perlu memiliki keberlanjutan melalui skema lain yang memiliki tujuan serupa.

Selama ini, Prokesra menjadi salah satu instrumen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperluas akses pembiayaan UMKM melalui subsidi bunga kredit. Program tersebut dinilai membantu pelaku usaha memperoleh modal dengan biaya yang lebih terjangkau sehingga dapat mengembangkan usahanya.

Karena itu, DPRD Jatim mendorong Pemprov segera memastikan adanya skema pembiayaan pengganti yang tetap memberikan kemudahan akses kredit bagi pelaku UMKM.

“Harapannya proses pengajuannya tidak berbelit, tetapi tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Fuad.

Ia menegaskan, keberlanjutan akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing UMKM di Jawa Timur. Dengan dukungan permodalan yang mudah dijangkau, pelaku usaha diharapkan mampu memperluas usahanya sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

PAK APBD 2026 Naik Rp149,62 M, DPRD Kota Malang Minta Anggaran Dikembalikan ke Rakyat

MALANG — Proyeksi kenaikan belanja daerah Kota Malang sebesar 6,03 persen atau Rp149,62 miliar dalam Perubahan APBD ...
LEGISLATIF

Komisi C DPRD Jatim Suntik Rp4,6 Miliar ke 23 OPD, Fuad: Untuk Optimalkan PAD

SURABAYA — Komisi C DPRD Jawa Timur merekomendasikan tambahan anggaran Rp4,6 miliar untuk 23 organisasi perangkat ...
KRONIK

PBNU Punya Pemimpin Baru, Gus Falah Dorong NU Semakin Solid dan Berdaya bagi Umat

JAKARTA — Kepemimpinan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diharapkan tidak hanya mampu menjaga ...
LEGISLATIF

Terima 9.205 Aduan Warga, Puan: Kritik Jangan Jadi Jarak antara Rakyat dan DPR

JAKARTA — Sebanyak 9.205 pengaduan masyarakat diterima DPR RI sepanjang 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026. ...
EKSEKUTIF

Eri Ultimatum Pengelola Parkir: Masih Terima Tunai, Jukir hingga Pejabat Dishub Diganti

SURABAYA — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan ultimatum keras terhadap pengelolaan parkir di Kota Pahlawan. ...
KRONIK

DPRD Jember Khawatir Artefak Sejarah Hilang, Minta Data Cagar Budaya Diperbarui

JEMBER – DPRD Jember mengkhawatirkan benda dan situs bersejarah di daerah itu hilang sebelum sempat dilindungi ...