SURABAYA – Anggota Komisi A DPRD Jatim, Yordan M Batara Goa, menyambut baik keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengubah jadwal Work From Home (WFH) bagi ASN dari hari Rabu menjadi hari Jumat.

Menurutnya, penyinkronan kebijakan itu sudah tepat. Penerapan WFH sebelumnya di hari Rabu, justru menyulitkan koordinasi dan komunikasi antarinstansi. Salah satunya, terhambatnya proses administrasi dan surat-menyurat.

Ia mencontohkan, saat pemkot sedang dalam hari kerja aktif di kantor, namun pihak provinsi justru sedang menjalankan jadwal WFH, sehingga terjadi ketidaksinkronan dalam penyelesaian urusan dinas.

“Memang dari awal kami sudah mengkritik pemilihan hari Rabu itu karena pada praktiknya itu menyulitkan ya,” ujar Yordan saat ditemui usai upacara Harlah Pancasila di Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Senin (1/6/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu pun mengakui, kebijakan WFH terbukti mampu menekan pengeluaran rutin operasional kantor, terutama dalam hal penggunaan energi. Berdasarkan laporan evaluasi, ada penurunan beban biaya operasional yang cukup signifikan.

“Memang ada efisiensi ya dari sisi penggunaan pengeluaran biaya untuk operasional kantor ya, untuk listrik ya itu memang berkurang,” jelasnya.

Meski demikian, Yordan tetap mengingatkan adanya risiko yang muncul akibat pemilihan hari Jumat yang bersinggungan langsung dengan akhir pekan. Sebab jika tak diawasi dengan ketat, hari WFH justru disalahgunakan oleh oknum ASN untuk memperpanjang waktu libur mereka.

Untuk itu, Yordan mendesak Pemprov Jatim untuk membangun mekanisme pemantauan yang sangat ketat. Ia menekankan, status bekerja dari rumah tetap mewajibkan ASN untuk siaga dan menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan secara profesional.

Fokus utama dari setiap kebijakan kepegawaian haruslah bermuara pada kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat luas di Jawa Timur.

“Sistem yang dibuat harus sedemikian sehingga memastikan bahwa para ASN ini tidak justru memakai WFH ini untuk berlibur atau meninggalkan tugasnya,” terangnya.

“Jadi, makanya sistemnya harus dibuat kuat, pengawasannya juga harus kuat sehingga kemudian tidak berdampak pada arah menurunnya produktivitas ASN Pemerintah Provinsi,” tandas anggota Fraksi PDI Perjuangan ini. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS