Komisi I DPRD Bondowoso mendesak pemerintah daerah menambah pos dan armada pemadam kebakaran setelah insiden kebakaran di Kecamatan Cermee. Penguatan layanan dinilai penting agar waktu respons lebih cepat dan perlindungan masyarakat semakin optimal.

BONDOWOSO – Komisi I DPRD Bondowoso mendesak Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat layanan pemadam kebakaran melalui penambahan pos dan armada Damkar di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dinilai mendesak agar waktu respons terhadap kejadian kebakaran lebih cepat, terutama di kawasan pinggiran yang berjarak jauh dari pusat kota.

Dorongan itu mengemuka setelah sebuah rumah di Desa Batu Salang, Kecamatan Cermee, hangus terbakar pada Sabtu malam (4/7/2026). Peristiwa tersebut menjadi perhatian dalam rapat kerja Komisi I DPRD Bondowoso bersama Satpol PP dan Damkar yang membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Senin (6/7/2026).

Anggota Komisi I DPRD Bondowoso dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Mujiono, menilai insiden tersebut menunjukkan layanan pemadam kebakaran belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal.

“Bondowoso memiliki wilayah yang cukup luas. Saat memasuki musim kemarau, potensi kebakaran meningkat. Kejadian di Cermee menjadi bukti bahwa layanan Damkar perlu lebih didekatkan kepada masyarakat,” ujarnya.

Rumah milik warga di Desa Batu Salang dilaporkan ludes terbakar dengan estimasi kerugian mencapai sekitar Rp250 juta. Menurut Bambang, mobil pemadam baru tiba setelah api menghanguskan seluruh bangunan karena harus menempuh jarak lebih dari 30 kilometer dari pos Damkar di pusat kota.

“Sudah beberapa kali terjadi. Ketika petugas tiba, rumah sudah habis terbakar. Karena itu pemerintah daerah harus segera mencari solusi agar pelayanan lebih cepat,” katanya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi I DPRD Bondowoso kembali mendorong pemerintah daerah merealisasikan penambahan pos pemadam kebakaran yang telah lama diusulkan.

Menurut Bambang, wilayah Bondowoso idealnya memiliki sedikitnya empat pos Damkar yang tersebar di kawasan kota, timur, utara, dan selatan sehingga seluruh kecamatan dapat dijangkau dalam waktu yang lebih singkat.

Namun, usulan tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Pembahasan Perubahan APBD 2026 baru dijadwalkan berlangsung sekitar Agustus mendatang.

Bambang memperkirakan pengadaan satu unit mobil pemadam kebakaran membutuhkan anggaran sekitar Rp1,5 miliar. Sementara untuk pembangunan pos, pemerintah daerah dinilai dapat memanfaatkan aset yang telah dimiliki sehingga kebutuhan anggaran dapat ditekan.

“Yang paling penting armada dan personelnya tersedia. Untuk pos bisa memanfaatkan aset pemerintah yang sudah ada sehingga pelayanan bisa lebih cepat saat terjadi kebakaran,” pungkas Wakabid Kehormatan Partai DPC PDIP Kabupaten Bondowoso tersebut. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS