TULUNGAGUNG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung menggelar sarasehan peringatan Hari Ibu di Kantor DPC setempat, pada Senin (22/12/2025).

Kegiatan yang mengusung tema “Perempuan Berdikari, Mbok Sarinah Guru Kemanusiaan Bung Karno” itu dihadiri kader perempuan Partai se-Kabupaten Tulungagung.

Wakabid Keanggotaan, Organisasi dan Sumber Daya DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung, Heru Santoso, mengatakan, peringatan Hari Ibu tidak boleh dimaknai dengan seremonial semata.

Yakni, tentang menghormati ibu dalam konteks perannya dalam mengasuh anak, suami dan menjaga keluarganya. Namun harus dimaknai lebih dalam lagi.

“Peran ibu atau perempuan harus dimaknai jauh lebih luas. Yakni tentang perjuangan hak-hak dan segala bidang kehidupan, baik dunia kerja, dunia politik, dunia hukum,” ujar Heru.

Menurutnya, perempuan mempunyai hak kesetaraan gender, dan tidak boleh dibedakan hak-haknya dengan kaum laki-laki.

Perjuangan dan gerakan ibu-ibu, tambah dia, atau perempuan sudah dimulai jauh sebelum kemerdekaan. Hal itu ditandai dengan adanya kongres perempuan pada 22-25 Desember 1928. Kongres perempuan ini menuntut dan mendobrak persamaan dalam demokrasi, hukum, dan peran dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia.

“Bung Karno menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu Nasional karena peran perempuan yang luar biasa dalam perjuangan dan pembangunan RI,” terangnya.

Heru berharap, seluruh pengurus dan kader PDI Perjuangan, khususnya perempuan, bisa menyontoh semangat perjuangan Mbok Sarinah sebagai pengasuh Bung Karno semasa kecil.

Dalam perjalanan hidup Bung Karno, Mbok Sarinah telah menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang serta keberanian, sehingga Bung Karno mampu menyampaikan ide-ide perjuangan untuk kemajuan bangsa.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung, Erma Susanti, menambahkan, kaum perempuan harus mempunyai kemandirian ekonomi agar bisa berdaulat secara politik.

Perempuan Indonesia yang menjadi tulang punggung atau kepala keluarga itu tidak sedikit, dan kondisi ini tidak perlu dipermasalahkan atau diperdebatkan.

“Perempuan harus berdaya secara ekonomi. Pemerintah juga sudah mengeluarkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga,” ujar Erma.

Menurutnya, program pemberdayaan ekonomi bagi kepala keluarga perempuan ini bertujuan agar perempuan bisa lebih mandiri dan sejahtera. (sin/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS