JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan maraknya hoaks yang menyasar DPR RI menjadi pengingat pentingnya meningkatkan literasi media sosial masyarakat dan memperkuat strategi komunikasi negara. Namun, di saat yang sama, negara juga dituntut bekerja lebih efektif untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Pernyataan itu disampaikan Puan saat menutup Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Menurut Puan, derasnya arus informasi di ruang digital telah mempercepat penyebaran disinformasi, memperuncing polarisasi, serta mengaburkan batas antara kritik yang konstruktif dengan provokasi yang memecah belah.

Ia menyebut berbagai hoaks yang beredar tidak hanya merugikan DPR RI, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi.

“Fenomena ini juga ditandai dengan beredarnya berbagai berita hoaks dan informasi yang dimanipulasi, termasuk konten yang diduga sengaja diproduksi atau disebarluaskan untuk mendiskreditkan DPR RI,” ujar Puan.

Dia mencontohkan sejumlah hoaks yang beredar, mulai dari kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan maupun anggota DPR RI, informasi keliru mengenai penolakan pembahasan RUU Perampasan Aset, hingga penggunaan video lama yang diberi narasi baru sehingga menyesatkan publik.

Menurutnya, narasi semacam itu sengaja membenturkan DPR dengan rakyat dan dapat melemahkan legitimasi lembaga perwakilan serta menghambat terciptanya ruang dialog publik yang sehat.

“Kondisi tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kemampuan literasi media sosial bagi rakyat dan strategi komunikasi negara yang tepat, tetapi juga menuntut kehadiran negara untuk bekerja lebih efektif sehingga dapat membangun kepercayaan publik,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Puan menilai kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting bagi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, serta keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa kembali memperkuat fondasi persatuan nasional. Menurutnya, menjaga persatuan bukan berarti menutup ruang kritik, melainkan memastikan setiap kritik diarahkan untuk mendorong perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Negara harus hadir memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga mengapresiasi kerja seluruh anggota DPR RI selama Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Ia meminta para anggota dewan memanfaatkan masa reses untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menjelaskan tugas-tugas konstitusional DPR kepada publik.

“Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS