GRESIK – DPC PDI Perjuangan Gresik melalui Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Cabang menggelar rapat koordinasi (rakor) validasi data dan penguatan saksi. Acara diadakan di Aula Kantor DPC PDI Perjuangan Gresik, Minggu (5/12/2021) siang.

Rakor dibuka Sekretaris DPC Noto Utomo tersebut merupakan realisasi dari instruksi BSPN Pusat dalam upaya memverifikasi data saksi untuk pemenangan pemilu dan pilkada 2024.

Rakor diikuti Sekretaris dan Wakil Ketua BP Pemilu Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Gresik, pengurus BSPN Cabang Gresik, dan Bidang Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) Gresik.

Wakil Ketua BP Pemilu Gresik, Mustofah menyampaikan hasil rekomendasi BP Pemilu daerah dan hasil monitoring Dapil DPD di DPC Gresik. Dari hasil rumusan data pemilihan periode sebelumnya, Mustofah bersama BP Pemilu Gresik meningkatkan target dan optimis bisa memenangkan lebih banyak kursi.

Dalam upaya tersebut BP Pemilu Gresik menyiapkan target taktis, dengan membentuk Bidang Sinergitas dan tim pemetaan dan survei.

“Untuk menyiapkan medan tempur, olah data dalam rangka memetakan kecamatan di wilayah Kabupaten Gresik kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama kecamatan basis, kecamatan penyanggah, kecamatan roma. Jadi ada yang kuat, penyeimbang, dan lemah,” beber Mustofah.

Wakil Kepala Bidang I BSPN Jatim, Abdi Edison menyampaikan, agenda BSPN Daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi saksi dari periode 2014-2020 sekaligus rekrutmen untuk menggantikan saksi dari periode sebelumnya yang sudah tidak aktif.

“Perlu diverifikasi apakah saksi yang direkrut dari 2014 itu masih layak ditugaskan apa tidak untuk pemilu nasional 2024,” ungkapnya.

Sesuai dengan target 2022 mendatang, Edison berharap proses rekrutmen dan pelatihan saksi sudah selesai. Hal ini ditujukan agar di tahun 2023, BSPN se-Jawa Timur dapat fokus melakukan pengawalan suara.

Selain itu, Edison mengarahkan BSPN Cabang Gresik untuk terus aktif mengawal proses daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) menjadi daftar pemilih tetap (DPT). Dia juga menyampaikan wacana akan diadakannya pelatihan saksi.

“Dari DP4 menjadi DPS, daftar pemilih sementara. Tugas saksi adalah mengawal proses itu. Memastikan seluruh simpatisan, kader, maupun pendukung PDI Perjuangan harus terdaftar di DPT,”

“Harus dikawal, sehingga kemudian jika ada pendukung PDI Perjuangan yang tidak terdaftar di DPT nantinya maka itu kewajiban saksi untuk lapor ke BSPN dan akan dilakukan advokasi. Tentu, ini bagian dari tugas BSPN dalam upaya penyelamatan hak konstitusional warga sebagai pemilih,” lanjut Edison.

Dalam upaya pemenganan 2024, tidak lupa Edison mendorong 3 badan utama terkait proses elektoral untuk saling bersinergis. Diantaranya BSPN, BP Pemilu dan Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR).

Edison menegaskan pentingnya koordinasi antara BSPN dengan PAC dalam proses rekrutmen saksi. Peran PAC untuk berkoordinasi dengan anak ranting untuk merekrut dan memverifikasi saksi agar nantinya menghasilkan data valid jumlah pelatih saksi dan saksi pemilu.

“Bilamana menurut laporan teman-teman PAC dan ranting bahwa saksi yang tempo hari ditugaskan sudah tidak layak, itu kemudian dilaporkan ke BSPN yang kemudian melakukan validasi dan nanti akan dihapus di sistem. Kewenangan untuk menghapus itu di BSPN Pusat, tetapi butuh rekomendasi dari BSPN Cabang,” terang pria yang akrab disapa Edison itu.(sani/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS