Nihilnya anggaran BPJS buruh tani Jember 2026 disorot DPRD, sementara program seremonial justru bernilai miliaran.

JEMBER — Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menyoroti nihilnya anggaran BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan buruh tani di Kabupaten Jember pada tahun 2026. Kebijakan tersebut dinilai mencerminkan lemahnya keberpihakan anggaran terhadap perlindungan tenaga kerja sektor pertanian.

Fakta ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi B DPRD Jember dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP), Senin (4/5/2026).

Pada APBD 2025, sebanyak 10.235 buruh tani masih mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Namun pada 2026, alokasi tersebut justru tidak tersedia sama sekali.

Kondisi ini kontras dengan adanya anggaran miliaran rupiah untuk kegiatan seremonial.

Sekretaris Dinas TPHP, Sigit Boedi, mengakui adanya alokasi anggaran sebesar Rp2,6 miliar yang digunakan untuk kegiatan temu tani dalam program Bunga Desa dan Gus Menyapa.

“Anggaran Rp2,6 miliar itu digunakan untuk kegiatan temu tani yang dibagi dalam program Bunga Desa dan 12 kali Gus Menyapa,” ujarnya dalam forum RDP.

Ia juga mengakui kondisi tersebut memprihatinkan bagi buruh tani yang kehilangan perlindungan.

Ketua Komisi B Candra Ary Fianto, menilai kebijakan tersebut menunjukkan ketidaktepatan dalam menentukan prioritas anggaran daerah.

Menurutnya, dana miliaran rupiah seharusnya dapat dialihkan untuk menjamin perlindungan dasar buruh tani melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Anggaran sebesar itu akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk melindungi buruh tani dibandingkan kegiatan seremonial,” tegasnya.

Candra menegaskan, penghapusan anggaran BPJS bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berdampak langsung terhadap keamanan kerja buruh tani.

“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal perlindungan. Tanpa BPJS, buruh tani berpotensi kehilangan jaminan dasar dalam bekerja,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ia juga menilai kondisi ini menjadi indikator bahwa kebijakan anggaran daerah belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat lapisan bawah. “Ini menjadi cerminan bahwa keberpihakan terhadap masyarakat kecil masih lemah,” pungkasnya. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS