Jumat
09 Mei 2025 | 4 : 20

DPA Belum Turun, Anggota DPRD Surabaya Urunan

pdip jatim - DPRD hearing dengan mahasiswa

pdip jatim - DPRD hearing dengan mahasiswaSURABAYA – Sejak awal 2015, DPRD Kota Surabaya belum bisa menjalankan aktivitas kerja seperti hearing, kunjungan kerja, dan sidak. Sebab, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang diajukan ke Pemkot Surabaya belum turun.

Ketua DPRD Armuji mengatakan, akibat DPA belum turun, hingga sekarang belum tersedia anggaran pendukung kegiatan DPRD. Kalaupun ada komisi atau banmus melakukan kegiatan, jelas Armuji, biayanya ditanggung sendiri oleh anggota dengan cara urunan.

Legislator yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu mengakui, DPA yang diusulkan Sekretaris DPRD Surabaya sesuai laporan yang diterimanya ada sedikit persoalan. Yakni ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi kembali.

“Kalau nggak salah kemarin persoalan itu sudah selesai. Kini kami tinggal menunggu disetujuinya DPA dari Pemkot dan semoga anggaran bisa segera cair sehingga DPRD bisa kembali menjalankan aktivitas,” ujar Armuji.

Agar tetap bisa beraktivitas, anggota DPRD Surabaya menyiasati di antaranya dengan cara urunan dana. Hasil urunan itu untuk membeli minuman dan makanan kecil sebagai suguhan bagi undangan dalam rapat hearing di komisi.

Seperti disampaikan Budi Leksono, anggota Komisi D, mereka merasa tidak enak jika tamu dalam hearing tidak ada minuman dan makanan kecil. Ini dilakukan setelah dana anggaran untuk menunjang kegiatan DPRD Surabaya belum turun.

“Kami iuran membeli minuman dan makanan. Jangan sampai kami dikira pelit pada undangan hearing karena tidak ada minum dan makanan kecil,” kata Budi.

Terpisah, Sekretaris DPRD Surabaya M. Afghani memastikan DPA segera turun pekan depan setelah perbaikan persyaratan DPA dikirim kembali ke Pemkot Surabaya.

Belum turunnya DPA, menurut Afghani, berdampak pada tidak adanya dana penunjang kegiatan dan alat tulis kantor. Hanya untuk gaji anggota DPRD, staf sekretariat dan honorer daerah tetap bisa dicairkan.

“Apa yang terjadi di SKPD DPRD Surabaya juga dialami SKPD lain Pemkot Surabaya. Ini situasional di awal tahun masa anggaran,” jelasnya. (pri)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

PEREMPUAN

Mbak Nia Dorong Penguatan Posyandu Lewat Kolaborasi dan Insentif Kader

SUMENEP – Ketua TP PKK Kabupaten Sumenep, Nia Kurnia Fauzi, mendorong penguatan peran Posyandu melalui sinergi ...
SEMENTARA ITU...

Dukung Program Swasembada Pangan, Bupati Fauzi Blusukan Tanam Padi Bersama Petani

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menunjukkan komitmennya memperkuat ketahanan pangan sebagai upaya ...
EKSEKUTIF

Bupati Lukman Terima Keluhan Aliansi Guru Honorer, Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan Pendidik

BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan aspirasi dan ...
KRONIK

BEC Angkat Tradisi ‘Ngelukat’ Osing, Masyarakat Antusias Ikuti Audisi

BANYUWANGI – Agenda wisata Banyuwangi Festival terus digeber Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi. Tahun ini, ...
KRONIK

Pekerja Warkop Prostitusi Positif HIV, Pemkab Ponorogo Tutup Permanen hingga Pulangkan ke Daerah Asal

PONOROGO – Sebanyak 13 dari 29 pekerja di warung kopi prostitusi di Kabupaten Ponorogo terindikasi positif ...
LEGISLATIF

Misterius! Sempat Dipecat Tiba-tiba, 5 Linmas Mengadu ke Santi dan Langsung Bertugas Lagi

KOTA PROBOLINGGO — Lima petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) bertugas di salah satu kelurahan di ...