SUMENEP – Ketua TP PKK Kabupaten Sumenep, Nia Kurnia Fauzi, mendorong penguatan peran Posyandu melalui sinergi lintas sektor dan perhatian lebih terhadap insentif kader.

Hal itu disampaikan Mbak Nia saat menghadiri kegiatan Advokasi dan Koordinasi Posyandu Tingkat Kabupaten yang digelar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep di MyZe Hotel, Kamis (8/5/2025).

Menurutnya, Posyandu kini berlandaskan pada enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

“SPM ini sangat relevan dengan 10 program pokok PKK. Perlu ada kolaborasi berkelanjutan agar Posyandu bisa optimal menjalankan fungsinya di desa,” ujar Mbak Nia, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Sumenep.

Ia menyoroti kendala klasik yang dihadapi kader Posyandu, seperti kurangnya insentif dan pendanaan operasional. Meski anggaran Posyandu berasal dari berbagai sumber, termasuk APBD dan APBDes, Mbak Nia menyebut masih banyak kader yang belum mendapatkan dukungan layak.

“Kami harap DPMD bisa mendorong para kepala desa agar memperhatikan insentif kader secara merata. Ini penting agar mereka tetap semangat dan profesional,” terang politisi PDI Perjuangan itu.

Ia juga meminta para Ketua Posyandu di tingkat kecamatan menjalankan tugas sesuai dengan enam SPM yang telah ditetapkan.

“Kader Posyandu adalah ujung tombak layanan dasar di masyarakat. Mereka layak mendapat perhatian lebih,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Kepala DPMD Kabupaten Sumenep, Anwar Syahroni, menyatakan komitmennya untuk mendorong kepala desa agar mengalokasikan anggaran bagi kegiatan Posyandu, termasuk insentif bagi para kader.

“Posyandu adalah mitra strategis pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka sudah seharusnya desa turut memperkuat keberadaannya melalui pendanaan dan dukungan operasional,” ujar Anwar.

Sebagai tindak lanjut, Anwar menegaskan, pihaknya akan segera mengirim surat edaran resmi kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Sumenep. Surat itu berisi imbauan agar pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk insentif kader Posyandu melalui APBDes.

“Kami akan keluarkan surat edaran kepada seluruh kepala desa agar insentif kader Posyandu dianggarkan secara jelas dan berkelanjutan di APBDes. Ini bagian dari upaya kami memperkuat Posyandu di tingkat desa,” tandasnya. (hzm/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS