Minggu
22 November 2026 | 5 : 33

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Angka PHK Meroket, Puan Dorong Pemerintah Segera Ambil Langkah Konkret

pdip-jatim-250508-PM

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian serius terhadap meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Dia mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret, termasuk mendampingi pekerja terdampak, khususnya yang beralih dari sektor formal ke sektor informal.

“Tidak sebandingnya lapangan pekerjaan dan angkatan kerja yang terus bertambah memaksa para pekerja beralih ke sektor informal. Negara harus hadir mendampingi rakyatnya yang tengah berjuang bertahan dari kerasnya hidup, termasuk mereka yang di-PHK,” kata Puan, dikutip media ini, Kamis (8/5/2025).

Berdasarkan data dari Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebutkan, sepanjang Januari hingga 23 April 2025, angka PHK tembus 24.036 orang, atau sepertiga dari total PHK sepanjang 2024 yang mencapai 77.965 orang.

Tiga provinsi dengan PHK tertinggi adalah Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. Sektor yang paling terdampak meliputi industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.

Laporan Jobstreet juga mencatat 42 persen perusahaan mengurangi jumlah karyawan, dengan pekerja penuh waktu dan staf administrasi paling terdampak. Menurut Puan, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem ketenagakerjaan belum mampu menghadapi tantangan perubahan ekonomi dan digitalisasi.

“Pemerintah perlu memberikan bantuan agar peluang-peluang baru bagi mereka memberikan hasil positif, dan bukannya menambah mereka semakin terpuruk,” terangnya.

Menurutnya, program pemberdayaan wirausaha tidak boleh berhenti pada pelatihan dasar atau bantuan modal kecil yang stagnan. Ia berpandangan, masyarakat perlu didukung dengan akses ke ekosistem usaha yang memungkinkan mereka naik kelas, baik dari sisi pembiayaan, digitalisasi, maupun perluasan pasar.

“Jangan sampai rakyat didorong menjadi wirausaha tapi hanya menghasilkan usaha-usaha yang nyaris subsisten, dengan produktivitas dan pendapatan rendah. Itu bukan pemberdayaan, tapi pengalihan tanggung jawab struktural,” sebut Puan.

“Harus disiapkan sistem yang komprehensif mulai dari pendampingan, akses pembiayaan, hingga integrasi dengan ekosistem pasar,” imbuhnya.

Puan juga mengingatkan, solusi badai PHK harus bersifat jangka panjang. Ia mendorong model ekonomi kerakyatan yang berbasis pada wirausaha produktif dan mampu bersaing secara global apapun bentuk usaha yang dipilih rakyat.

“Kita harus pastikan bahwa PHK bukan akhir, melainkan awal dari fase baru ekonomi rakyat yang lebih maju dan bermartabat. Ini hanya bisa tercapai jika Negara tidak lepas tangan,” tutup Ketua DPP PDI Perjuangan ini. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Candra Tantang Mahasiswa FISIP Unej Bedah RPJMD, Dorong Gen-Z Kritis terhadap Pembangunan

JEMBER – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menantang mahasiswa membedah dokumen Rencana ...
LEGISLATIF

Warga Buduran Sidoarjo Mengeluh kepada Hari Yulianto; Soal Desil, Layanan PDAM, hingga Minimarket Masuk Kampung

SIDOARJO – Sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat mengemuka dalam sesi dialog dan tanya jawab ...
KRONIK

Perkuat Peran Paralegal, Bupati Lukman Komitmen Perluas Akses Bantuan Hukum

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyatakan komitmennya untuk memperluas akses masyarakat terhadap ...
LEGISLATIF

Peserta Serap Aspirasi Amin Thohari Mengaku Hidup Susah dan Terjerat Pinjol

BOJONEGORO – Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi PDI Perjuangan, Amin Thohari, menggelar Reses Masa Sidang III ...
LEGISLATIF

Sri Untari Bakal Petakan Kopwan Mati Suri di Malang Raya, Siapkan Pendampingan untuk Menghidupkan Kembali

Sri Untari Bisowarno bakal memetakan kondisi Kopwan di Malang Raya untuk menghidupkan kembali koperasi mati suri ...
KABAR CABANG

DPC Bojonegoro Bagikan 300 Pupuk Organik dan Latih Petani Cara Pembuatan

BOJONEGORO – Upaya menjaga ketahanan pangan dan merespons tingginya harga pupuk kimia terus dilakukan di daerah. ...