Jumat
18 September 2026 | 6 : 31

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Dorong Pengembangan Ekonomi Lingkar Wilis, Erma Siap Kawal Perpres 80 Tahun 2019

pdip-jatim-220607-reses-erma-1

TULUNGAGUNG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan Erma Susanti berkomitmen akan mengawal Perpres No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo, Tengger, Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Komitmen ini, disampaikannya saat melaksanakan kegiatan serap aspirasi (Reses) di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, akhir pekan kemarin.

“Saya akan mengawal Perpres No. 80 Tahun 2019, dimana salah satunya sasarannya adalah Tulungagung sebagai pengembangan ekonomi lingkar Wilis,” ungkap Erma Susanti, kepada pewarta media ini di Tulungagung, Senin (6/6/2022).

Dijelaskan, wilayah Kecamatan Pagerwojo mempunyai potensi wisata yang luar biasa, akan tetapi infrastruktur jalan di wilayah tersebut masih rendah, jalan menuju akses wisata tidak bisa dilewati bus besar.

Dalam resesnya, lanjut Erma, Kades Segawe minta agar DPRD Provinsi ikut mendorong Pemkab Tulungagung dan Pemrov Jatim segera memperbaiki jalan ke arah TPA Segawe.

“Perlu ada dukungan pemerintah untuk mengembangkan pariwisata melalui perbaikan infrastruktur,” jelasnya.

Dia menambahkan, untuk melindungi dan meningkatkan kunjungan wisata lokal, pengurus BUMDesa yang mengelola wisata minta DPRD Jatim mendorong agar pemerintah tingkat Kabupaten maupun Povinsi mengeluar kebijakan, program rekreasi atau study tour lembaga sekolah TK atau SD yang dilakukan tiap tahun, diutamakan mengunjungi Desa Wisata di Kawasan Tulungagung.

“Aspirasi yang masuk akan kita tampung dan akan kita perjuangkan semaksimal mungkin. Apalagi, saat ini Komisi B DPRD Provinsi Jatim sedang menyelesaikan Perda Desa Wisata,” tegasnya.

Adanya Perda Desa Wisata yang sedang dilakukan pembahasan, diharapkan bisa melindungi dan memberdayakan desa wisata sehingga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat desa.

“Harus ada proteksi seperti dibebaskan dari reatribusi, jangan jadi target PAD, dukungan infrastruktur, promosi serta desa wisata menjadi prioritas Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah Jatim,” tutup legislator yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini. (sin/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

P-APBD 2026 Kabupaten Malang Disepakati, Sanusi Tekankan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang bersama DPRD Kabupaten Malang menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ...
LEGISLATIF

95 Persen Peternak di Lamongan Tak Punya Legalitas, Terkendala Rumitnya Perizinan PBG

LAMONGAN – Berbagai aturan justeru menyulitkan peternak dalam mengakses program pemerintah hingga akses perbankan. ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Tak Ingin Bantuan Intan Berhenti di Bansos, Dorong Usaha Menjahit

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tak ingin bantuan kepada Intan, ibu yang menjadi tulang punggung keluarga ...
KRONIK

Hari Kesadaraan Nasional, Bupati Ipuk: Birokrat Harus Peka

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memimpin upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) di ...
KRONIK

Sadarestuwati: Padi MSP 65 Bisa Jadi Salah Satu Solusi Swasembada Pangan

JOMBANG – Padi MSP 65 atau GP 65 Bogor yang dikembangkan di lahan demplot Kabupaten Jombang menunjukkan hasil di ...
HEADLINE

Padi MSP 65 Panen 10 Ton per Hektare di Jombang, Ganjar Minta Uji Coba 3-4 Kali

JOMBANG – Padi GP 65 Bogor atau MSP 65 yang diuji coba di Kabupaten Jombang mencatat hasil panen rata-rata sekitar ...