SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Yordan M Batara-Goa, menggelar reses di Griya Kebraon Barat, Surabaya, Minggu (26/3/2023). Acara tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan aspirasinya.

Jito, salah seorang warga RW 4, mengeluhkan soal sulitnya mengurus izin lahan karena kepemilikan masih di pihak swasta.

“Selama 38 tahun tinggal di sini, pengajuan tanah itu gak bisa. Ini juga terjadi di PAUD kami. Warga setahun sekali ngurus izin operasional sampai ke kecamatan, tapi waktu kita mengirim dan meng-upload itu masih wira-wiri ke PT. KKI di pengembangnya. Itupun sampai 7 kali baru kita dapat stempel dan TTD,” ujarnya.

Ia mengaku, kesulitan ini sudah dirasakan bertahun-tahun. Untuk itu, ia berharap kehadiran DPRD Jatim bisa mendorong pengurusan di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Balai RW ini masih tercatat sebagai tanah milik pengembang. Banyak wilayah yang terdampak, di RW 3, RW 4, RW 9, RW 10, dan RW 11,” tuturnya.

Selaras dengan Jito, Diky, salah satu warga RT 6, juga mengungkapkan uneg-unegnya. Ia mengeluhkan belum adanya SMA negeri di kawasan Karang Pilang yang berdampak pada kurangnya pendidikan yang diterima anak-anak di sana.

“Anak-anak kami besoknya supaya bisa bersekolah tidak terlalu jauh. Bagaimana provinsi menyikapi kekurangan SMA negeri di Surabaya, khususnya di Karang Pilang,” ucap Diki.

Menanggapi hal tersebut, Yordan menyebut, aspirasi yang ada akan segera ditindaklanjuti. Terkait permasalahan izin fasilitas umum yang terhambat, akan dikoordinasikan dengan DPRD Surabaya dan Pemkot Surabaya, sedangkan untuk SMA negeri akan menjadi usulan ke Pemprov Jatim.

“Kalau yang terkait dengan lahan dan fasum yang harusnya diserahkan ke pemkot, setelah ini akan kami koordinasikan ke pihak kota kenapa fasum ini belum diserahkan ke pemkot,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan itupun mengajak warga berperan aktif dan mengusulkan jika ada lahan kosong yang bisa digunakan untuk membangun SMA negeri di sana.

“Terkait kejadian kemarin yang perahu tambang tenggelam itu, warga Kebraon menjadi korban, sehingga perlu didesak bagaimana solusi pembangunan jembatan itu tindak lanjutnya seperti apa,” jelas anggota Komisi A DPRD Jatim itu.

“Saya juga minta kalau warga ada lahan kosong untuk sekolah bisa diusulkan ke kami agar bisa kami tindaklanjuti dan usulkan ke Pemprov,” jelas Yordan.

Sekadar informasi, tak hanya reses, dalam kesempatan tersebut Yordan, juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga, di antaranya, 1 timbangan bayi, 1 tensi digital, serta 1 set timbangan badan dan pengukur tinggi badan. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS