BLITAR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono, S.E mengatakan, penugasannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar merupakan bagian dari langkah besar konsolidasi partai yang dilakukan DPD PDIP Jatim atas arahan DPP.

Konsolidasi ini bertujuan memperkuat kembali struktur dan kinerja partai, khususnya di daerah-daerah yang mengalami penurunan perolehan suara pada Pemilu sebelumnya.

“Ini merupakan penugasan partai. Kami diminta untuk menata kembali struktur PDI Perjuangan Kabupaten Blitar agar lebih solid, lebih terbuka, dan lebih kuat ke depan,” ujar Guntur Wahono kepada wartawan, dikutip Selasa (23/12/2025).

Dia menegaskan, salah satu fokus utama kepengurusan baru adalah melanjutkan konsolidasi hingga ke tingkat paling bawah. Mulai dari musyawarah anak cabang (musancab), musyawarah ranting, hingga anak ranting. Tahapan tersebut ditargetkan tuntas pada awal tahun 2026.

Guntur mengakui, penurunan jumlah kursi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Blitar dari 19 menjadi 16 kursi menjadi perhatian serius DPP dan DPD. Karena itu, dirinya bersama jajaran pengurus menargetkan kebangkitan partai pada Pemilu 2029.

“Target ideal kami, setiap kecamatan memiliki satu anggota DPRD. Artinya dari 16 kursi, kami berharap bisa naik hingga 22 kursi. Ini memang tidak mudah, tapi harus optimistis,” tegasnya.

Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar kali ini juga melibatkan berbagai unsur masyarakat di luar struktur partai. Mulai dari tokoh pertanian, pelaku usaha, komunitas sosial budaya, hingga perwakilan wilayah Blitar Selatan.

Langkah ini, menurut Guntur, merupakan upaya memperluas basis perjuangan partai agar tidak hanya berputar di lingkaran internal, tetapi benar-benar menyatu dengan aspirasi masyarakat.

“PDI Perjuangan harus membuka diri. Kritik dari masyarakat, dari pemuda, mahasiswa, petani, ulama, media, hingga pelaku budaya justru menjadi bahan evaluasi kami,” terang Guntur.

Sebagai figur yang dikenal dekat dengan masyarakat akar rumput, Guntur Wahono juga menegaskan komitmennya untuk menjaga dan merawat kelestarian budaya leluhur Blitar. Selama ini, dia dikenal aktif hadir dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan, tradisi lokal, serta mendukung komunitas seni dan pelestari sejarah.

“Budaya adalah jati diri. Kalau budaya kita hilang, maka identitas kita juga akan hilang. PDI Perjuangan harus berdiri bersama masyarakat, menjaga tradisi, dan merawat warisan leluhur,” tuturnya.

Selain konsolidasi organisasi, Guntur menyebut komunikasi tiga pilar partai—antara DPC, eksekutif, dan legislatif—akan diperkuat. Dia juga menekankan pentingnya turun ke bawah (turba) agar kehadiran kader PDI Perjuangan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kalau kader tidak turun, masyarakat akan bertanya. PDI Perjuangan harus hadir dan memberi solusi nyata,” tegasnya.

Terkait Pilkada mendatang, Guntur menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap terbuka terhadap calon kepala daerah, baik dari internal maupun eksternal partai, selama melalui mekanisme dan mendapat rekomendasi DPP.

Dengan kepemimpinan Guntur Wahono, PDI Perjuangan Kabupaten Blitar diharapkan mampu bangkit, memperkuat basis ideologis, serta kembali meraih kepercayaan masyarakat menuju Pemilu 2029.

Diketahui, dalam Konfercab serentak di Surabaya, kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar periode 2025–2030 juga menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi atau akrab disapa Kuwat, sebagai Sekretaris DPC, serta Bashori sebagai Bendahara DPC. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS