SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 benar-benar difokuskan untuk kepentingan rakyat.

Menurut politisi muda PDI Perjuangan itu, setiap program yang diusulkan diarahkan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang saat ini paling terdampak kondisi ekonomi dan sosial.

“Kami ingin memastikan bahwa anggaran benar-benar kembali kepada rakyat. Fokus utama kami adalah membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, bukan membiayai hal-hal yang tidak mendesak,” ujar Deni Wicaksono, Kamis (4/9/2025).

Salah satu langkah nyata yang diambil DPRD Jatim adalah menghapus anggaran kunjungan kerja dan diklat ke luar negeri pada tahun 2025. Dana tersebut dialihkan untuk membiayai program yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Sepanjang tahun 2025, DPRD Jatim tidak akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Itu komitmen kami agar anggaran bisa digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Deni menambahkan, DPRD Jatim berkomitmen mengawal program-program prioritas. Mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim itu juga menepis isu adanya kenaikan gaji maupun tunjangan anggota dewan dalam P-APBD tahun ini.

“Dalam pembahasan P-APBD 2025, tidak ada agenda kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Jatim. Justru kami ingin menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran harus dipakai untuk kebutuhan rakyat,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi A DPRD Jatim, Yordan Batara Goa, juga menegaskan bahwa anggaran kunker luar negeri senilai Rp 19 miliar resmi dialihkan ke program sosial yang lebih menyentuh masyarakat.

“Kunker ke luar negeri dialihkan ke beasiswa dan pelatihan teman-teman di desa, pasar murah, dan bansos sembako,” ujar Yordan.

Menurutnya, keputusan tersebut lahir dari kajian fraksi yang menilai anggaran akan lebih efektif bila langsung menyasar kelompok masyarakat kecil, terutama mereka yang masuk kategori desil satu dan dua atau keluarga miskin.

“Terkait penganggaran, yang kemarin kita bicarakan tentang anak-anak desil satu dan desil dua kategori miskin ditambah. Kita alihkan untuk apresiasi seniman, serta pelatihan teman-teman ekonomi di desa lewat Koperasi Merah Putih,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Yordan, alokasi juga diperkuat untuk program pasar murah dan bantuan masyarakat. Dia menilai langkah ini penting untuk memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga.

“Dialokasikan bantuan masyarakat, pasar murah. Selain menunjang kebutuhan masyarakat juga untuk mencegah inflasi. Kalau inflasi, masyarakat yang paling terdampak,” tegas Yordan.

DPRD Jatim, imbuhnya, ingin memastikan hasil kajian dan kebijakan anggaran bisa memberi manfaat nyata.

“Hasil kajian kita, beberapa kegiatan lebih efektif dialihkan dalam bentuk yang bisa langsung diterima masyarakat,” pungkas Yordan yang juga Plt Ketua DPC PDIP Surabaya itu. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS