JAKARTA – Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, jika ingin menyerap informasi tentang tata kelola birokrasi atau penganggaran yang baik, kepala daerah atau pimpinan DPRD tak perlu studi banding ke luar negeri.

Tjahjo mengimbau mereka cukup studi banding di Pemerintah Kota Surabaya. “Daripada studi banding ke luar negeri, lebih baik ke daerah yang ada manfaatnya. Sebab konsep Surabaya ini menarik dikaji,” ujar Tjahjo, dalam diskusi elektronic planning di Gedung Kemendagri, Kamis (21/7/2016).

Surabaya, sebut Tjahjo, dinilai berhasil memberikan manfaat ke masyarakat melalui manuver kebijakannya. Hal inilah yang harus dipahami seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Lagipula, studi banding ke sesama pemerintah daerah yang terbukti memiliki tata kelola birokrasi atau penganggaran yang baik, tidak berbiaya tinggi ketimbang studi banding ke luar negeri,” katanya.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menambahkan, dengan biaya rendah, juga meminimalisasi praktik korupsi bagi pejabat pemerintah daerah.

Diskusi tersebut juga dihadiri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, serta sejumlah wali kota.

Dalam sambutannya, Tjahjo juga mengatakan, bahwa perencanaan pembangunan daerah saat ini harus mengikuti prinsip keterbukaan, satu caranya melalui E-Planning.

Melalui E-Planning, jelas dia, penggunaan dana, perencanaan pembangunan dan bagaimana harus menyusun perda ini harus dipahami dan semuanya itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik secara baik.

Tjahjo menjelaskan bahwa terdapat beberapa area yang rawan untuk dikorupsi. Yakni perencanaan anggaran, retribusi pajak daerah, dan juga bantuan sosial serta dana hibah.

“E-Planning nanti diharapkan dapat meminimalisir adanya tindak pidana korupsi di daerah-daerah ini,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Tri Rismaharini sempat memaparkan tentang keberhasilan yang sudah diraih daerahnya dalam menerapkan perencanaan pembangunan berbasis teknologi.

“Saya sudah menerapkan ini dan masyarakat merasa terbantu karena sangat memudahkan mereka dalam beberapa kegiatan di masyarakat,” ungkapnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS