BLITAR – Pemangkasan Dana Desa (DD) hingga 70 persen menjadi keluhan utama kepala desa (kades) di Kabupaten Blitar. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, menyoroti persoalan tersebut dan mendorong komunikasi lintas unsur pemerintahan serta partai untuk mencari solusi atas keterbatasan anggaran desa.

Persoalan itu mengemuka dalam sosialisasi pendidikan dan pelatihan organisasi yang berintegritas, efektif, efisien, dan berkelanjutan di Pendapa Ageng Hand Asta Sih, Srengat, Kabupaten Blitar, Rabu (28/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar.

Ketua PKDI Kabupaten Blitar, Rudi Puryono, mengatakan forum yang digagas Guntur menjadi ruang bagi pemerintah desa untuk menyampaikan persoalan yang membutuhkan penyelesaian segera. Selain pemangkasan DD, kepala desa menghadapi persoalan distribusi pupuk, pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga data penerima bantuan sosial (bansos).

“Kami tentu sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sangat membantu kita yang ada di pemerintahan desa. Banyak persoalan yang kami hadapi dan perlu penyelesaian secepatnya,” kata Rudi.

Ia menyebut ketidakakuratan data desil kesejahteraan warga menjadi persoalan tersendiri di lapangan. Menurutnya, ada warga yang dinilai miskin tetapi tercatat dalam desil 7 hingga 9. Kondisi tersebut memicu protes masyarakat kepada pemerintah desa, meskipun penetapan data bantuan bukan sepenuhnya berada dalam kewenangan kepala desa.

Rudi mengatakan warga yang mempertanyakan status bantuan diarahkan untuk mengecek data melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Sementara itu, Guntur Wahono menilai pengurangan anggaran desa perlu menjadi perhatian bersama karena berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah desa memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kita melihat kali ini anggaran desa itu sangat berkurang luar biasa. Masyarakat harus bisa merasakan atas perjuangan para wakil rakyat,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar tersebut.

Menurut Guntur, keterbatasan anggaran dapat memperberat persoalan yang selama ini dihadapi pemerintah desa. Bahkan, ketika anggaran masih tersedia secara penuh, sejumlah desa dinilai masih mengalami kekurangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Dengan anggaran yang full 100 persen bantuan dana desa itu saja masih banyak kekurangan anggaran, apalagi dipotong 70 persen. Maka kita harus berupaya bagaimana dana itu bisa dikembalikan,” ujarnya.

Guntur menegaskan, dirinya sengaja mengundang PKDI untuk mendengar langsung persoalan mendasar yang dihadapi kepala desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Ia berharap persoalan tersebut dapat dipahami para wakil rakyat, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, sehingga penanganannya bisa dikoordinasikan.

“Kita menginginkan Blitar itu kondusif. Persoalan-persoalan masyarakat jangan sampai kita selaku wakil rakyat, baik di kabupaten maupun provinsi, tidak mengerti,” katanya.

Sebagai langkah lanjutan, Guntur menyebut koordinasi tiga pilar partai akan menjadi salah satu upaya untuk mengurai persoalan desa. Tiga pilar tersebut meliputi struktur partai, petugas partai di fraksi DPRD, serta petugas partai di eksekutif.

Menurutnya, komunikasi antarpihak diperlukan agar aspirasi pemerintah desa dapat ditindaklanjuti dan persoalan masyarakat tidak berlarut-larut.

“Kuncinya adalah komunikasi. Semua persoalan ini solusinya adalah komunikasi. Tanpa komunikasi maka akan terjadi miskomunikasi. Tujuannya satu, mengurai persoalan masyarakat dan persoalan desa utamanya,” pungkas Guntur. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS