SURABAYA – BPJS Kesehatan gratis yang dicanangkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi jadi salah satu masalah yang dipertanyakan warga, saat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Agatha Retnosari menggelar acara serap aspirasi, Jumat (5/3/2021). 

Selain BPJS Kesehatan, warga yang hadir di acara reses  pertama tahun 2021 di Kopi Kribo Jl. Amir Mahmud IX Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya itu juga menyampaikan beberapa masalah. Seperti penataan UMKM, jalan rusak, hingga persoalan seputar ternak lele.

“Kebijakan Wali Kota Surabaya saat ini kan menggratiskan BPJS untuk warga Surabaya, sedangkan sekarang saya punya BPJS kelas tiga dan berbayar. Saya mau ubah ke BPJS yang gratis apa bisa?” tanya Tarmuji Warga Gunung Anyar Lor.

Warga juga curhat terkait jalan rusak di Gunung Anyar Asri, yang sering mengakibatkan pengendara motor terjatuh saat melewati jalan tersebut.

“Jalan di sebelah timur banyak lubang, ada yang sampai setinggi lutut. Bagaimana jenengan bisa mengatasinya ibu,” ungkap Ratmono, warga Gunung Anyar Asri.

Terkait permasalahan tersebut, Agatha yang anggota Komisi B DPRD Jatim ini menerangkan, warga Surabaya tidak perlu khawatir lagi terhadap pelayanan kesehatan di Kota Pahlawan. Menurutnya, Wali Kota Surabaya saat ini telah berkomitmen untuk mempermudah warga untuk mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis.

“Wali Kota Eri Cahyadi sudah menegaskan, khusus untuk warga Surabaya hanya tinggal menunjukkan KTP Surabaya saja dan bisa mendapatkan pengobatan gratis. Pak Eri baru dilantik, maka Pak Eri harus membuat aturan turunan, membuat aturan pelaksana sehingga masyarakat bisa mengakses,” terang Agatha.

“Warga surabaya yang jumlahnya 3 juta sekian itu semua dibayari iuran BPJS-nya oleh pemkot. Untuk sementara bertahap, yang paling miskin dulu baru kemudian mereka yang tidak miskin tapi dengan penyakitnya yang parah sehingga jatuh miskin. Itu bisa dicover dengan menunjukkan KTP. Rawat inap, rawat jalan, periksa lab semuanya gratis,” bebernya.

Terkait bantuan bibit lele yang sempat diterima masyarakat Surabaya, Agatha menyampaikan bahwa program tersebut masih bisa dirasakan oleh masyarakat. Hanya saja prosedur pengajuannya harus membentuk kelompok dengan membuat proposal pengajuan.

“Program lele tetap bisa diakses. Untuk 2022 peternak lele atau ikan bisa membentuk semacam kelompok peternak dan mengajukan surat keterangan terdaftar di kota Surabaya, dengan mengetahui lurah dan camat. Proposalnya saya tunggu bulan Maret ini,” ujar Agatha.

Begitu juga dengan program pemerintah pusat untuk UMKM, menurut perempuan yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini, program tersebut tetap ada dan masih bisa dirasakan pelaku UMKM di Kota Surabaya

“Bantuan hibah presiden untuk UMKM, Rp 2,5 juta, tahun ini program itu akan ada lagi. Saya sudah komunikasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, sampai saat ini belum ada petunjuk dari kementerian. Nanti kalau sudah ada kabar dari kementerian, pasti saya kabari,” katanya. (rul)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS