SURABAYA – Presiden Joko Widodo sudah minta perdebatan terkait wacana impor beras disudahi. Sebab polemik itu dinilai Jokowi bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani malah turun atau anjlok.

Terkait ini, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur SW Nugroho yang sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi, menyayangkan para pengambil kebijakan yang terburu-buru melemparkan wacana impor beras kepada publik.

Sebab, meski tidak jadi impor, pernyataan bakal mengimpor beras itu sudah mempengaruhi psikologi harga pasar.

“Maka mestinya memang para pengambil kebijakan itu jangan terburu-buru melemparkan pernyataan seperti itu, karena sangat memukul di bawah,” kata Nugroho, Selasa (30/3/2021).

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini pun minta para pengambil kebijakan mengkaji betul secara matang sebuah wacana, baru kemudian disampaikan publik.

“Ini mau panen, kemudian sekarang curah hujan tinggi, sehingga kadar air cukup tinggi, harga gabah rendah. Kemudian ditambah ada pukulan psikologi seperti itu, tentu sangat memukul untuk petani,” imbuhnya.

Dia juga menekankan, untuk mengambil kebijakan yang tepat maka dibutuhkan juga data yang tepat. Nugroho mencontohkan, hampir di semua komoditas baik itu gula, garam, bahkan gabah, data yang dimiliki antar departemen tidak sama.

“Problem data di semua komoditas itu menjadi sumber utama. Karena ketika data salah, maka kebijakan yang diambil akan salah. Oleh karena itu, data base harus segera mulai diperbaiki,” pinta Nugroho.

“Sepanjang datanya masih carut marut maka akan terjadi terus wacana impor atau tidak impor, yang itu tidak baik untuk petani, baik petani garam, tebu, beras, dan lainnya, ini yang menjadi keprihatinan Presiden” lanjut dia.

Legislator asal dapil Mojokerto Raya dan Kabupaten Jombang ini tak memungkiri bahwa terkadang kebenaran data bisa terlindas oleh kepentingan. Oleh sebab itu dirinya minta adanya data tunggal dan terbaru.

“Data itu adalah cara memanipulasi yang paling elegan. Orang yang pro importir ya tentu saja bisa membuat seolah-olah panen rendah. Sementara kami yang aktivis dan pro petani kan mengambil data yang tinggi,” sebut Nugroho.

Menurutnya, di tengah kemajuan teknologi ini harusnya permasalahan data bisa segera dirampungkan. Dengan memanfaatkan teknologi pula seharusnya luasan tanaman padi di Indonesia bisa diketahui, terlebih mayoritas penghasil padi terdapat di pulau Jawa.

“Sekarang kan zaman modern, via satelit misalkan. Berapa misalkan luasan tanaman padi di negara Indonesia. Itu kan sangat mudah harusnya, apalagi mayoritas ada di pulau Jawa. Akan mudah dideteksi dengan teknologi. Kalaupun misalkan gagal panen itu kan range-nya juga tidak terlalu jauh kalau raw datanya sudah betul,” beber Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Selain data, imbuhnya, yang tak kalah penting adalah memperkuat Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan tambahan modal dana sehingga bisa menyerap hasil panen petani secara maksimal. (dhani)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS