SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memprioritaskan sekolah yang sudah lama berdiri pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), pada tahun ajaran 2025/2026 mendatang.

Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Eri Cahyadi kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, serta perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), seusai kegiatan Halal Bihalal, di Balai Kota Surabaya, Rabu (9/4/2025).

“Saya sampaikan ke Dinas Pendidikan dan perwakilan guru MKKS dan K3S, saya tidak akan membantu sekolah yang baru, tapi yang lama,” ungkap Eri Cahyadi.

Permasalahan kurangnya murid di beberapa sekolah diakibatkan kurangnya kontrol terhadap jarak antar sekolah ketika pengeluaran izin.

“Kenapa murid sekolah itu kurang, karena tidak terkontrol jaraknya antara satu dan lainnya. Memang ada satu wilayah jumlahnya banyak, dan lain-lain. Karena tidak semua izin sekolah dikeluarkan Pemkot Surabaya, tapi ada Kementerian Agama atau tempat lainnya,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, dia memerintahkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya agar ke depannya mengevaluasi perizinan baru pendirian sekolah.

“Karena itu, saya bilang Dinas Pendidikan dudukkan bersama. Kalau ada sekolah baru, jangan mengharapkan bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda), karena nanti sekolah lama bisa habis muridnya pindah ke sekolah baru,” kata Eri.

Wali kota yang juga politisi PDI Perjuangan itu pun menyoroti pelaksanaan penambahan kelas di sekolah yang justru mengambil murid dari sekolah lain.

“Kedua, saya tidak ingin sekolah berdiri kalau sekolah sudah banyak. Ada juga yang sekolah menambah kelas, tapi muridnya ambil dari sekolah sebelah, tidak kami bantu lagi,” terangnya.

Hal tersebut dilakukan supaya terjadi pemerataan pendidikan, serta agar sekolah-sekolah lama tetap dapat bertahan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan ekosistem pendidikan yang sehat dan kondusif di Kota Pahlawan.

Eri mencontohkan mengenai situasi sekolah swasta yang berbeda dalam kaitannya dengan Bopda. Menurutnya, ada sekolah swasta yang memang tidak menerima Bopda.

Di sisi lain, ada pula sekolah swasta yang baru berdiri dan mengalami kesulitan finansial, sehingga mengajukan permintaan bantuan kepada Pemkot Surabaya.

“Kalau ada (sekolah) yang tidak mampu, mereka minta dipegang Pemkot Surabaya. Jadi untuk itu, kami akan mengaturnya lagi,” ujar dia.

Rencananya Pemkot Surabaya akan mempertimbangkan serta mengatur mekanisme pemberian bantuan terhadap sekolah swasta yang tidak mampu tersebut.

Meski demikian, Eri berharap dalam momen Lebaran ini dapat menjadi penguat tali silaturahmi dan menghilangkan persaingan yang tidak sehat antar sekolah.

“Sehingga momen Lebaran saling menguatkan dan tali silaturahmi, dan tidak ada persaingan untuk mewujudkan anak-anak memiliki kepribadian kuat,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS