TRENGGALEK – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mendorong kebijakan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khususnya untuk lahan-lahan produktif milik masyarakat.

Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap ekonomi hijau yang kemudian bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Wacana ini disampaikan langsung oleh Mas Ipin, sapaan akrab Mochamad Nur Arifin yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalek tersebut, dalam penyampaian KUA-PPAS tahun 2026 di Gedung DPRD Trenggalek, Kamis (7/8/2025).

“Kita ingin meringankan beban masyarakat. Alih-alih menaikkan PBB, kami justru mempertimbangkan untuk menggratiskan PBB pada lahan-lahan yang produktif,” kata Mas Ipin.

Ia menegaskan bahwa insentif fiskal semacam ini bisa menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi di daerah. Masyarakat akan lebih termotivasi memanfaatkan lahannya secara optimal tanpa terbebani pajak tambahan.

Langkah tersebut juga akan menjaga luasan lahan hijau di Kabupaten Trenggalek yang setiap tahunnya berpotensi berkurang.

Salah satu skema yang diusulkan adalah pemanfaatan lahan pesisir untuk kawasan hutan mangrove.

Selain berdampak positif terhadap lingkungan, pengelolaan kawasan ini juga dapat membuka peluang usaha produktif seperti budidaya kepiting.

“Dengan penghapusan PBB dan pendapatan petani yang meningkat, daya beli masyarakat naik, UMKM tumbuh, dan pendapatan daerah pun ikut terdongkrak,” jelas politisi muda PDI Perjuangan ini.

Selain mendapatkan PAD dari pajak, Pemkab Trenggalek juga berpotensi mendapatkan PAD dari perdagangan karbon.

Konsep ekonomi hijau seperti ini menurutnya harus menjadi arah pembangunan Trenggalek ke depan. Selain menyejahterakan masyarakat, juga bisa menjadi langkah mitigasi bencana serta solusi terhadap tantangan lingkungan yaitu perubahan iklim.

Di sisi lain, kebijakan ini juga diharapkan dapat menjawab kendala minimnya lahan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam mendukung investasi.

“Kalau lahan milik masyarakat bisa diberdayakan dengan insentif pajak, ini bisa menjadi jalan tengah antara kebutuhan investasi dan keterbatasan aset milik Pemda,” tutupnya. (aris/pr)