GRESIK – Ratusan warga melakukan aksi di halaman kantor Bupati Gresik. Mereka menyampaikan langsung keluhannya kepada Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, terkait terbatasnya kesempatan kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE.

Mereka menilai, banyaknya perusahaan di dalam kawasan JIIPE belum berdampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Padahal, masih banyak warga di sekitar kawasan yang belum bekerja, alias nganggur.

“Kami sering mendengar banyak pabrik baru berdiri di JIIPE, tapi nyatanya banyak warga Gresik yang belum bekerja. Apakah benar kami sebagai warga lokasi menjadi prioritas?,” tanya Sutrisno, warga Kecamatan Manyar, Senin 29 September 2025.

Senada disampaikan Nurhayati, dirinya menilai mekanisme penyerapan tenaga kerja melalui sistem online tidak efektif. Pasalnya, banyak warga yang sudah mengirim lamaran pekerjaan namun tak kunjung dipanggil.

“Kalau online, banyak dari kami yang kesulitan. Kadang malah merasa dipersulit. Kami sudah melamar, tapi belum juga dipanggil,” ujar Nurhayati.

Menanggapi hal itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, pemerintah terus berupaya maksimal agar warga Gresik mendapat kesempatan bekerja di perusahaan kawasan JIIPE.

“Mekanismenya kami lakukan melalui kerja sama dengan pemerintah desa dan sistem online Gresik Kerja yang terhubung dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Semua lowongan perusahaan ada di sana dan bisa diakses masyarakat,” ujarnya.

Bupati yang diusung PDI Perjuangan itu menyebut, pemerintah tidak pernah mempersulit warga untuk mencari pekerjaan. Dirinya menyebut bahwa setiap perusahaan membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

“Jadi ini bukan semata-mata salah JIIPE atau pemerintah. Kami ingin warga Gresik tetap diprioritaskan, tapi tetap harus sesuai dengan kualifikasi yang diminta perusahaan,” imbuhnya.

Mantan Ketua DPRD Gresik itu menyatakan, mayoritas rekrutmen di JIIPE memang sudah memprioritaskan masyarakat Gresik. Namun ada dua kemungkinan jika belum diterima. Pertama, belum mendapat giliran kesempatan atau yang kedua, keahlian pelamar belum sesuai dengan kualifikasi.

“Untuk keluhan ini, pemerintah daerah melalui Disnaker akan memanggil pihak konstruksi, manajemen JIIPE, dan perwakilan warga. Kita akan duduk bersama mencari solusi. Harapannya, warga yang belum mendapat pekerjaan bisa segera bekerja,” pungkasnya.

Disnaker Gresik menjadwalkan pertemuan dengan pihak konstruksi dan manajemen JIIPE pada Rabu (1/10/2025). Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret Pemkab dalam menindaklanjuti keluhan warga.

“Intinya, kami tidak tinggal diam. Kami pemerintah ingin memastikan bahwa warga Gresik benar-benar menjadi prioritas,” tandasnya. (mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS