Sejarah Palang Merah Indonesia (PMI) dan pro kontra transfusi jelang kemerdekaan

PRESIDEN Sukarno memerintahkan Menteri Kesehatan, dr Buntaran untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Saat itu 3 September 1945, kala Republik Indonesia baru berumur beberapa pekan.

Berbagai catatan sejarah menyebutkan, pembentukan Palang Merah Nasional sebagai antisipasi para pendiri bangsa untuk menyambut datangnya perang pasca kemerdekaan. Dimana Palang Merah Indonesia (PMI) akan menjalankan tugas-tugas kemanusiaan, membantu para korban perang.

Dan, prediksi itu benar adanya. Netherland Indies Civil Administration (NICA) bersama tentara sekutu mendarat di Jakarta pada 16 September 1945. Invasi pun dilakukan setelah itu. Di Pulau Jawa, Sumatra dan sejumlah wilayah Indonesia.

Agresi militer Belanda kedua itu disambut perlawanan sengit pihak Indonesia. Perang berkecamuk dan membawa korban tak sedikit dari kedua pihak hingga berakhir pada 1949.

Hal lain, PMI “difungsikan” untuk mengakses jaringan palang merah dari berbagai negara di dunia. Keberadaan PMI sekaligus sebagai “jalan diplomasi” untuk menyiratkan pesan kedaulatan Negara Indonesia di kancah internasional.

Karena itu pula, perintah Presiden Sukarno pada 3 September disambut sigap Menteri Buntaran. Sang menteri lantas membentuk panitia lima untuk merealisasi instruksi. Alhasil, beberapa hari berikutnya yakni pada 17 September 1945, terbentuklah Palang Merah Indonesia dengan Ketua Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Adapun kegiatan pertamanya yakni Seperti memberikan bantuan kepada korban perang revolusi dan pengembalian tawanan tentara sekutu maupun Jepang.

Perintah pembentukan palang merah nasional dari Presiden Sukarno pada 3 September dan terbentuknya PMI pada 17 September 1945, kini diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia dan Palang Merah Nasional.

Jalan Panjang PMI
Sejatinya, perjuangan membentuk Palang Merah Indonesia telah dilakukan jauh waktu sebelum proklamasi kemerdekaan.

Mulanya pada 1932. Perjuangan pembentukan dipelopori dr RCL Senduk dan dr Bahder Djohan. Rencana mendapat dukungan luas dari para pelajar Indonesia.

Hingga pada 1940, tepatnya saat sidang atau konferensi Nerkai (Perwakilan Palang Merah Belanda di Indonesia), rancangan pendirian PMI diajukan. Namun menuai penolakan.

Donor Darah
Transfusi darah menjadi satu dari sekian tugas kemanusiaan PMI. Memberikan bantuan dan layanan kepada masyarakat korban konflik, bencana, krisis kesehatan, mendiseminasikan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum humaniter internasional.

PMI mulai menyelenggarakan pelayanan donor darah dengan nama Dinas Transfusi Darah (DTD). Pada kongres PMI kelima di Bogor, tahun 1951, DTD melaksanakan demonstrasi pengambilan darah yang dihadiri oleh Presiden Sukarno.

Bagi Bung Karno, donor darah adalah urusan kemanusiaan tanpa membedakan latar belakangnya. Sikap Bung Karno seperti ditegaskan dalam tulisannya di koran Pemandangan, 18 Juli 1941 seperti dikutip dari historia.id.

Tulisan tersebut menyusul silang pendapat di antara sebagian muslimin, terkait halal atau haramnya transfusi darah.

Sukarno, beberapa hari sebelum menuliskan pendapatnya di koran, menerima permintaan menjadi pendonor darah (lijst bloedtranfusie) pada 28 Juni 1941.

“Setelah saya membaca apa maksud lijst itu maka saya masukkanlah saya punya nama dengan keterangan: ya,” tulis Sukarno, “Saya sedia menjadi donor.”

“Sungguh,” tulis Sukarno, “kalau saya menyediakan saya punya darah buat diambil oleh bloedtranfusie itu, maka saya yakin menurut jejak ethiek-nya Islam.”

“Saya dermakan saya punya darah dengan mengucapkan suka syukur Alhamdulillah kepada Allah bahwa Dia memperkenankan saya menolong sesama manusia yang luka parah.” (hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS