Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya Budi Leksono meminta PLN Regional Surabaya memperhatikan aspirasi pelaku UMKM terkait lonjakan biaya izin listrik bazar dan pasar rakyat.

SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono, berharap aspirasi para pelaku UMKM dan pedagang pasar terkait lonjakan biaya izin pemakaian listrik sementara untuk kegiatan bazar mendapat perhatian serius dari PLN Regional Surabaya.

Harapan tersebut disampaikan Buleks, sapaan akrabnya, usai menerima audiensi Badan Pengurus Kota Surabaya Pelaku Seni Nusantara (PSN) Senin kemarin, yang mengadukan kebijakan baru izin pemakaian listrik (loss listrik) yang dinilai memberatkan pelaku usaha kecil dan berpotensi mengurangi penyelenggaraan pasar rakyat maupun bazar UMKM.

“Mudah-mudahan aspirasi ini bisa didengar oleh PLN Regional Surabaya. Kami memahami kondisi pemerintah, tetapi sebagai wakil rakyat kami juga memiliki kewajiban memperjuangkan kepentingan masyarakat. Harapannya, mekanisme pembayaran sewa listrik sementara dapat dikembalikan seperti semula sehingga tidak memberatkan pelaku usaha maupun masyarakat,” kata Budi Leksono, dikutip Rabu (29/7/2026).

Ketua Pelaku Seni Nusantara Kota Surabaya, Muhammad Tofan Syamsu, menjelaskan kebijakan baru yang berlaku sejak 9 Juli 2026 mengubah mekanisme pembayaran izin pemakaian listrik sementara menjadi sistem paket lima hari.

Padahal, menurutnya, sebagian besar kegiatan pasar rakyat dan bazar UMKM hanya berlangsung satu hingga dua hari.

“Hari ini kami memfasilitasi teman-teman PKL pasar yang sangat keberatan dengan adanya aturan baru dari PLN terkait izin pemakaian listrik, khususnya untuk pasar yang sifatnya tidak permanen atau berpindah-pindah,” ujarnya.

Tofan mengatakan, sebelumnya penyelenggara cukup membayar sekitar Rp330 ribu untuk penggunaan listrik selama satu hingga dua hari. Namun, dengan sistem baru, penyelenggara diwajibkan mengambil paket lima hari sehingga biaya untuk daya 5.500 VA meningkat menjadi sekitar Rp1,2 juta.

“Kalau sebelumnya satu sampai dua hari sekitar Rp330 ribu. Sekarang diwajibkan mengambil paket lima hari. Contohnya untuk pemakaian listrik 5.500 VA, biayanya menjadi sekitar Rp1,2 juta,” jelasnya.

Menurut Tofan, kenaikan biaya tersebut berpotensi mengurangi penyelenggaraan pasar rakyat dan bazar UMKM yang selama ini menjadi ruang pemasaran bagi pelaku usaha kecil.

Melalui audiensi dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, PSN juga menyampaikan surat keberatan dan meminta dukungan agar persoalan tersebut dapat dicarikan solusi bersama PLN Regional Surabaya.

Sambil menunggu tindak lanjut, para penyelenggara pasar melakukan penyesuaian dengan menurunkan daya listrik agar biaya operasional tidak semakin membebani pedagang.

Tofan menambahkan, saat ini Pelaku Seni Nusantara Kota Surabaya menaungi sekitar 30 paguyuban pasar dengan anggota yang berasal dari berbagai sektor usaha, mulai pedagang makanan, minuman, hingga mainan. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS