KEDIRI – Plh Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Budi Sulistyono menegaskan, tidak ada keraguan sedikitpun bagi partainya untuk mendukung usulan masa jabatan kepala desa (kades) 9 tahun.

Usulan yang disampaikan para kades tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) itu, kata dia, direspon jajaran pengurus mulai cabang hingga DPP PDIP. Termasuk para petugas partai di legislatif.

Dukungan PDI Perjuangan, sebutnya, sudah disampaikan kepada perwakilan kades dalam berbagai kesempatan. Seperti saat di Ngawi beberapa waktu lalu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan dukungan tersebut.

Baca juga: Songsong Hattrick, Kader PDI Perjuangan di 5 Daerah Ini Konsolidasi Akbar di Kediri

Memang, terang dia, apa yang diperjuangkan para kades tidak bisa serta merta terealisasi. Namun masih butuh waktu atau proses serta tahapan yang harus dilalui.

“Kan nggak bisa instan. Tapi fix, PDI Perjuangan mendukung kepala desa 1.000 persen. Saya nggak tahu ada nggak partai lain yang menentang ini,” tandas Budi Sulistyono, usai acara konsolidasi akbar daerah pemilihan (dapil) 6 Jawa Timur, di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG), Minggu (5/3/2023).

Mantan Bupati Ngawi dua periode itu menyebutkan, problematika yang dialami kepala desa terkait polemik perpanjangan masa jabatan harus jelas salurannya.

Menurut Kanang, sapaan akrabnya, saluran penyampaian tersebut, harus diimplementasikan dalam bentuk keputusan politik.

“Maka jalur politik yang harus digunakan. Nah untuk jalur politik itu, mereka berkoordinasi dengan kita, dengan pak Sekjen, fraksi, dengan baleg, dan ditindaklanjuti,” bebernya.

“Nah ini mereka bisa saja berpendapat, oh PDI Perjuangan ternyata responsif. Memang kita memberi tekanan kepada petugas partai untuk responsif kepada semua keinginan masyarakat,” jelas Kanang. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS