MOJOKERTO – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kusnadi SH. M.Hum, mengajak para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk aktif memberikan edukasi penanganan pandemi covid-19 dan pencegahan stanting di desa-desa di seluruh wilayah Mojokerto Raya. Ajakan tersebut disampaikannya dalam sarasehan bersama pendamping PKH Mojokerto Raya.
Menurutnya, meski Kabupaten dan Kota Mojokerto telah masuk dalam zona 1 sebaran Covid-19, protokol kesehatan dan edukasi pentingnya vaksinasi harus tetap digalakkan pada masyarakat luas. Pasalnya, tambah Kusnadi, sampai saat ini pemerintah masih belum bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 ini akan berhenti.
“Kadang kita ceroboh, mengentengkan sehingga mengakibtakan potensi peningkatan penderita Covid-19.
Untuk mencegah itu harus dilakukan secara bersama-sama. Jangan sampai karena kelalaian kita, kemudian Covid-19 meningkat kembali,” terang Kusnadi saat membuka sarasehan di ballroom Arayana Hotel, Trawas, Kabupaten Mojokerto, Rabu (24/11/2021).
“Untuk itu, kami mohon bantuan agar kawan-kawan PKH selalu mengingatkan kepada KPM-nya, kalau ada yang belum vaksin, ya diarahkan. Kalau perlu diantar untuk turut vaksinasi, juga penerapan prokes di setiap aktivitasnya,” imbuhnya.
Di hadapan Bupati dan Wali Kota Mojokerto, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menyampaikan kekhawatirannya terkait perayaan natal dan tahun baru yang berpotensi menjadi klaster baru.
“Meski pemerintah pusat sudah mengantisipasi dengan menerapkan PPKM level 3 di seluruh Indonesia guna mencegah perayaan Natal dan tahun baru 2022 sebagai penyebab munculnya klaster baru sebaran covid-19,” Jelasnya.
Pada pencegahan stunting di desa-desa, Kusnadi berharap PKH bisa memberikan edukasi tentang stunting melalui edukasi penyebab stunting.
” Nah, ini juga menjadi salah satu peran PKH untuk memberikan pengarahan pada masyarakat, karena PKH juga kan sudah mendapatkan modul untuk menangani stunting yang diterbitkan oleh pemerintah pusat,” terangnya di hadapan 125 pendamping PKH.
Menurutnya, stunting di Jawa Timur yang masih tinggi, bahkan di atas standar World health organization (WHO) ini, tidak hanya disebabkan oleh faktor genetik, tetapi juga karena faktor kelalain masyarakat.
“Stunting di Jatim ini tinggi, bahkan di atas standar WHO, kenapa? karena di desa itu bayi diberi makan pisang, artinya stunting bukan hanya persoalan genetik, tapi kelalain,” jelasnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendampimg PKH diharapkan bisa bekerjasama dengan pendamping keluarga dari BKKBN unguk melakukan pencegahan stunting di desa-desa.
“Kita bersama-sama bisa bergotong royong untuk mendampingi masyarakat dalam hal penanganan Covid-19 dan pencegahan stunting di desa-desa, misalnya bekerjasama dengan pendamping keluarga dari BKKBN di setiap desa,” tandas Kusnadi.
Seperti diketahui, acara sarasehan yang mengangkat tema ‘Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Optimalisasi Kerja Sosial” dihadiri oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jatim, SW. Nugroho, Wakil ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Setia Pudji Lestari, Sekda Kabupaten Mojokerto, Kadinsos Kabupaten Mojokerto, dan Korwil PKH Provinsi Jatim, Agus Surya Pramono. (arul/set)
