SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi melakukan langkah preventif antisipasi praktik judi online (judol) di Kota Surabaya. Seperti memblokir potensi situs judi yang muncul di aplikasi pemerintah hingga pencegahan kepada siswa di sekolah.

Pemkot Surabaya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengantisipasi situs judol yang menyusupi laman dan server milik pemerintah. “Kami sudah melakukan pembatasan aplikasi maupun laman,” kata Eri Cahyadi di Surabaya, Selasa (25/6/2024).

Meski belum menemukan adanya laman milik Pemkot tersisipi situs judi online, pihaknya tetap melakukan pencegahan. “Kami juga akan melihat, melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, untuk bisa memblokir situs-situs ini,” katanya.

Dia menegaskan, pemerintah tak bisa sendiri. Pihaknya mengajak warga bersama-sama melawan praktik judi tersebut.

Termasuk, bagi wali murid agar memastikan siswa dan anak mereka tidak mengakses judol. “Kami juga melakukan antisipasi di sekolah,” ungkap Cak Eri.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Yusuf Masruh menegaskan bahwa sekolah juga akan mewaspadai potensi judi online oleh para siswa. “Kami minta para guru ikut melakukan pengawasan,” kata Yusuf dikonfirmasi terpisah.

“Saat libur pun, sudah kami sampaikan kepada wali murid untuk selalu memastikan aktivitas anak. Tentu, yang positif,” sambungnya.

Untuk mengoptimalkan tersebut, wali murid bisa membatasi anak mengakses aplikasi tertentu di gawai. Juga, memperbanyak kegiatan positif di luar ruangan.

Menurutnya, ini penting apalagi menjelang tahun ajaran baru siswa akan terlebih dahulu menjalani liburan selama 3 pekan. “Kalau siswa misalnya jenuh selama liburan, kami minta sekolah untuk membuat ruang ekspresi,” kata Yusuf.

“Sebab, ada siswa yang pergi liburan, ada yang di rumah. Harapan kami, sekolah tetap menyiapkan diri agar anak-anaknya bisa beraktivitas di sekolah, sebagai ruang ekspresi,” imbuh dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa situs judol menyusupi laman dan server milik pemerintah. Hadi mengatakan bahwa peretas atau hacker menyusup melalui backdoor.

“Bahwa ada sektor-sektor yang dimasuki backdoor, rata-rata (laman) milik pemerintah daerah,” kata Hadi, Rabu (19/6/2024).

Hadi juga mengatakan, peretas menyusup ke laman pemerintah melalui beberapa tahapan. “Masuk ke website-website, server milik pemerintah dengan beberapa tahapan, melalui initial access, eksekusi, dan per sistem,” paparnya.

Secara demografi, Hadi mengatakan bahwa total terdapat sebanyak 2,37 juta pemain judi online di Indonesia. Dari jumlah tersebut, pemain judi online berusia di bawah 10 tahun terdapat 2 persen atau sekira 80 ribu anak.

“Sesuai data demografi pemain judi online, usia di bawah 10 tahun itu ada 2 persen dari pemain. Total ya 80 ribu yang terdeteksi,” sebut Hadi.

Kemudian, kata dia, untuk pemain judi online dengan usia antara 10 tahun sampai dengan 20 tahun mencapai 11 persen atau kurang lebih 440 ribu orang. Sedangkan pemain judi online dari usia 21 tahun sampai 30 tahun mencapai 13 persen atau sekira 520 ribu orang.

“Untuk usia 30 sampai 50 tahun itu 40 persen, 1.640.000 orang. Usia di atas 50 tahun itu 34 persen itu jumlahnya 1.350.000 orang. Ini rata-rata kalangan menengah ke bawah yang jumlahnya 80 persen dari jumlah pemain 2,37 juta orang,” sambung dia.

Berikut data usia pemain judi online di Indonesia:

• Total Pemain Judi Online: 2,37 juta pemain
• Usia di bawah 10 tahun: 80 ribu pemain (2 persen)
• Usia 11-20 tahun: 440 ribu pemain (11 persen)
• Usia 21-30 tahun: 520 ribu pemain (13 persen.)
• Usia 30-50 tahun: 1,64 juta pemain (40 persen)
• Usia di atas 50 tahun: 1,35 juta pemain (34 persen)

(nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS