JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan keprihatinannya terkait meningkatnya jumlah perempuan yang terjebak dalam praktik pinjaman online (pinjol). Puan mendorong tersedianya akses keuangan yang ramah perempuan.

“Negara harus memastikan memberikan akses terhadap layanan finansial yang lebih aman dan ramah bagi perempuan. Khususnya bagi perempuan sebagai kepala keluarga yang harus menjadi tulang punggung bagi anggota keluarganya,” kata Puan di Jakarta, dikutip Rabu (30/4/2025).

Menurutnya, fenomena ini sangat memprihatinkan, terutama bagi perempuan yang merupakan pilar utama ketahanan keluarga.

“Perempuan adalah agen pembangunan bangsa dan pilar ketahanan keluarga, dan kita tidak bisa membiarkan mereka terperangkap dalam siklus utang yang merugikan,” ujarnya.

Fenomena korban pinjol berlangsung cukup lama. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak 2018 hingga 2024 menerima 1.944 pengaduan dari para korban pinjol dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dan luar Jabodetabek.

Sebanyak 1.208 (62,14 persen) dari korban adalah perempuan, sisanya 734 (37,76 persen) adalah laki-laki.

Hal yang sama juga terungkap dari penelitian Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2022 yang menunjukkan perempuan mengakses pinjol untuk memenuhi kebutuhan keluarga, disusul kebutuhan pribadi, dan membuka usaha.

Namun pinjaman yang awalnya terlihat sebagai solusi cepat untuk mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari, pada kenyataannya mengarah pada beban utang yang semakin besar akibat bunga yang tinggi dan proses pembayaran yang membingungkan.

Mantan Menko PMK ini juga mendesak pemerintah dan lembaga terkait segera memperketat regulasi terhadap industri pinjol serta mendorong penyediaan pinjaman dengan suku bunga yang lebih wajar. Puan juga meminta edukasi terhadap masyarakat terus dilakukan.

“Pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya perempuan, mengenai risiko yang terkait dengan pinjol,” ucap cucu Bung Karno tersebut.

Lebih lanjut, Puan memastikan DPR akan memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan perempuan-perempuan Indonesia.

“Kita ingin perempuan terus berdaya dan berperan aktif dalam membangun keluarga dan bangsa tanpa dibebani utang yang membelenggu,” ungkapnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga mengatakan DPR RI akan menyusun regulasi untuk memastikan kaum perempuan mendapatkan akses keuangan yang sehat dan tidak membuat kaum perempuan terjerat dalam utang.

“Kami di DPR berkomitmen untuk memperjuangkan peraturan yang lebih ketat dalam pengawasan industri ini dan memastikan perempuan memiliki akses yang lebih baik untuk kebutuhan finansial mereka tanpa terjebak dalam utang,” pungkasnya. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS