Sabtu
25 Oktober 2025 | 12 : 11

Banteng Jember Kawal Bupati-Wabup Terpilih di Luar Pemerintahan

pdip-jatim-dpc-jember-100221-1

JEMBER – PDI Perjuangan siap jadi oposisi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2021-2024, Hendy Siswanto-M Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Gus Firjaun) yang bakal dilantik 17 Februari 2021 depan.

“Kami akan berada di luar pemerintahan untuk mengawal dengan kritik konstruktif, bukan menjadi oposisi penghambat program yang baik untuk rakyat,” tegas Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Jember Widarto dalam konferensi pers di kantor DPC Jember, Rabu (10/2/2021).

Sikap untuk selalu kritis terhadap pemerintahan Hendy-Gus Firjaun tersebut, jelas Widarto, tidak berkaitan dengan kekalahan pasangan Abdus Salam-Ifan Ariadna yang diusung Partainya dalam Pilkada 2020.

“Kami ucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih. Semoga dapat menjalankan visi, misi, dan program yang dijanjikan saat kampanye,” ucapnya.

Dalam masa konsolidasi demokrasi, lanjut dia, PDI Perjuangan sebagai partai politik tetap dan terus akan berkhidmat untuk kepentingan rakyat.

Menurutnya, partai politik menjadi sangat penting bukan hanya untuk membentuk pemerintahan, tapi juga membangun daya kritis rakyat yang efektif di luar pemerintahan.

“Kami punya pengalaman sebagai partai di luar pemerintahan di tingkat nasional pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2004-2014 dan akan menjadi spirit serta pengalaman dalam menjalankan posisi yang sama di Jember,” terang Widarto.

Partainya, termasuk Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember akan bekerja dalam mekanisme checks and balances, namun tetap mendukung kebijakan Bupati-Wabup Jember periode 2021-2024 jika berpihak kepada rakyat.

“Kami akan berada di paling depan menentang melalui mekanisme peraturan dan perundang-undangan jika kebijakan yang diambil merugikan rakyat nantinya,” tandas Widarto.

Dia menilai persoalan birokrasi, APBD, infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, dan tata ruang memerlukan daya kritis dari partai politik dan DPRD untuk menempatkan kepentingan rakyat pada posisi paling utama dibandingkan kepentingan kelompok, apalagi pribadi.

“Banyaknya persoalan di Jember saat ini memerlukan penanganan secara tepat, baik menyangkut ketepatan data, analisa yang tepat, maupun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil, sehingga perlu partai politik yang kritis dan konstruktif,” katanya.

Meski berada di luar pemerintahan, imbuh Widarto, PDI Perjuangan tetap berkomitmen siap turun tangan menyelesaikan berbagai persoalan rakyat dan akan hadir sebagai bagian dari solusi bukan bagian dari masalah. (goek)

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Sosialisasi Pencegahan Judi Online, Raymond Tara Sampaikan Pentingnya Peran Keluarga

SIDOARJO – Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, Raymond Tara Wahyudi ST, menekankan pentingnya peranan keluarga dalam ...
LEGISLATIF

Ringankan Beban Masyarakat, Legislator Banteng Madiun Ini Dukung Program OOTD PLN

MADIUN — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun, Budi Wahono, kembali menunjukkan kepeduliannya ...
HEADLINE

Tunggakan BPJS Kesehatan Dihapus, Deni: Langkah Nyata Pemerintah Perluas Perlindungan Sosial

SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono mengapresiasi kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi ...
LEGISLATIF

Fraksi PDI Perjuanngan DPRD Jatim Dukung Pencabutan Enam Perda

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendukung pencabutan enam peraturan daerah (Perda) yang diajukan ...
KRONIK

Banyuwangi Gelar Ritual Meras Gandrung dan Festival Musik Perkusi

BANYUWANGI – Pertunjukan kolosal 1.400 penari Gandrung Sewu 2025 akan digelar di Pantai Marina Boom, pada Sabtu ...
KRONIK

Upacara Hari Jadi ke-494 Kabupaten Bangkalan, Momentum Dapatkan Energi Baru untuk Berbenah

BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menggelar upacara peringatan Hari Jadi ke-494 Kabupaten ...