SIDOARJO — Badan Anggaran (banggar) DPRD Sidoarjo memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Juru bicara Banggar, Raymond Tara Wahyudi menyampaikan, beberapa jenis pendapatan seperti dividen atau pembagian laba BUMD, DAK, dan hibah tidak mencapai target. Dan, dokumen pertanggungjawaban dinilai belum menguraikan secara rinci penyebabnya.

“Transparansi dan penjelasan rinci sangat penting, agar publik tahu ke mana dan bagaimana uang daerah digunakan. Ini belum maksimal dijelaskan,” tambah Raymond.

Bab pendapatan, legislator asal PDI Perjuangan tersebut menyampaikan bahwa pengelolaan APBD 2024 mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp5,33 triliun atau 104,86% dari target. Serta surplus anggaran senilai Rp82,04 miliar.

Hal belanja, Badan Anggaran memaparkan bahwa realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp5,25 triliun atau 92,96% dari alokasi anggaran. Meninggalkan sisa anggaran di berbagai pos penting.

Belanja pegawai terealisasi 95,2% dengan sisa Rp90,08 miliar, belanja barang/jasa 90,5% (sisa Rp177,6 miliar), dan belanja modal hanya 85,1%, menyisakan Rp117,15 miliar.

Salah satu poin krusial dalam laporan adalah kas daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp642,7 miliar, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya.

Namun, DPRD menekankan bahwa hingga kini belum tersedia informasi resmi mengenai berapa porsi dana yang telah terikat dalam APBD 2025 dan berapa yang bebas pakai (Silpa).

“Informasi ini penting untuk kami menentukan kebijakan penggunaan Silpa. Apakah ini akan dimanfaatkan untuk infrastruktur, pendidikan, atau sektor strategis lainnya,” ujar Raymond.

Dalam penutupnya, DPRD mendorong Pemkab Sidoarjo untuk menjadikan laporan ini sebagai evaluasi menyeluruh terhadap manajemen keuangan. Tidak hanya sebagai formalitas teknis. Akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan fiskal diharapkan benar-benar diwujudkan.

“Kami ingin keuangan daerah tidak hanya sekadar urusan angka, tapi menyentuh tujuan utama: menciptakan Sidoarjo yang adil, makmur, dan bebas korupsi,” tandasnya.(hd/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS