JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan jalur hukum selalu ditempuh, meski Partai sering dikuyo-kuyo, dikepung dan dipecah belah dengan stigma lama.

Hasto teringat ketika konsolidasi dilakukan pasca peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996. Menurutnya, saat itu ada yang mengusulkan untuk melakukan perlawanan terhadap rejim.

“Namun Ibu Megawati Soekarnoputri mengambil langkah yang mengejutkan, yakni membentuk Tim Pembela Demokrasi dan melakukan gugatan di lebih dari 267 kabupaten kota,” kata Hasto, dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2020).

Baca juga: Megawati Minta Kader Rapatkan Barisan, Kawal Proses Hukum Pembakaran Bendera PDIP

Meski saat itu ada yang memprotes langkah hukum tersebut, mengingat seluruh kekuasaan hukum dan kehakiman tunduk pada pemerintahan otoriter yang antidemokrasi.

“Dan saya ingat betul bagaimana Ibu Megawati menegaskan dengan penuh keyakinan: “Masa di antara lebih dari 267 Kabupaten/kota tidak ada satupun hakim, atau jaksa atau polisi yang tidak punya hati nurani. Keyakinannya terbukti, seorang Hakim yang bernama Tobing di Riau memenangkan gugatan PDI dan posko gotong royong berdiri spontan. Inilah cermin dukungan rakyat. Itulah esensi kekuatan moral,” ungkapnya.

Untuk itu, tambah Hasto, atas dasar keyakinan yang sama jalan hukum tersebut ditempuh. Sebab, Indonesia itu milik semua, bukan milik sekelompok orang.

“Pak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin pemimpin yang selalu berdialog dan mendengarkan aspirasi rakyat. Serangan ke PDI Perjuangan punya tujuan lebih jauh, mengganggu pemerintahan Pak Jokowi,” sebut Hasto.

Untuk itu, PDI Perjuangan menegaskan bahwa dialog dan musyawarah dikedepankan, namun jangan uji kesabaran revolusioner PDI Perjuangan.

“Seluruh anggota dan kader Partai itu satu komando. Kami Nasionalis-Soekarnois yang selalu berjuang untuk bangsa dan negara. Kami dididik untuk mencintai negara ini lebih dari segalanya dan membangun persaudaraan sebagai saudara sebangsa dan setanah air, untuk Indonesia yang satu,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan seluruh kader Partai terus berdisiplin, kedepankan semangat persaudaraan dan rekonsiliasi, sebagaimana ketika Megawati menyerukan “Stop Hujat Pak Harto”, meski rakyat tahu bagaimana keluarga Bung Karno selalu dipinggirkan.

Namun, lanjutnya, rakyat selalu menempatkan sosok Bung Karno sebagai sosok pembebas, Proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia

“Bagi PDI Perjuangan, politik itu menebar kebaikan, dan membangun optimisme. Prioritas utama kami saat ini adalah membantu rakyat akibat Covid-19,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS