JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut kondisi pengangguran sarjana di Indonesia mencapai angka yang mengkhawatirkan, yakni 1.010.652 orang pada Februari 2025. Angka ini merupakan bagian dari total 7,28 juta pengangguran di Indonesia pada periode yang sama.

Menurut Puan, fakta ini mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam sistem pendidikan, kebijakan ketenagakerjaan, dan arah pembangunan ekonomi nasional yang belum terkoneksi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

“Kita sedang menghadapi tantangan besar di mana lebih dari sejutaan lulusan sarjana yang masih kesulitan mendapat kerja. Ini menandakan bahwa sistem kita, baik pendidikan maupun pasar kerja, belum terkoneksi dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri,” ujar Puan dalam keterangannya, dikutip Minggu (20/7/2025).

Dia memaparkan, dari total pengangguran, lulusan SD dan SMP mendominasi dengan 2,42 juta orang, disusul SMA (2,04 juta), SMK (1,63 juta), dan sarjana (1,01 juta), serta diploma (177,39 ribu).

Menanggapi situasi ini, Puan mendesak pemerintah segera mengambil langkah korektif. “Kampus dan SMK harus menjadi bagian dari ekosistem produktif nasional, bukan sekadar pabrik gelar akademik,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Dia juga mengusulkan pembentukan Pusat Pengembangan Keterampilan Nasional (National Skill Centers) di berbagai wilayah strategis.

Pusat ini diharapkan dapat memfasilitasi pelatihan ulang (reskilling) dan pelatihan lanjutan (upskilling) untuk menjembatani kesenjangan keterampilan antara lulusan dan dunia kerja, mencakup bidang seperti teknologi digital, pertanian modern, logistik, dan energi terbarukan.

Selain itu, Puan menekankan perlunya kebijakan ekspansi sektor produktif dan investasi lapangan kerja yang fokus pada industri padat karya bernilai tambah, sektor hijau, dan ekonomi digital. Dia berharap regulasi dan insentif fiskal dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal.

Untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif, Puan mendorong pembangunan platform digital terpadu lintas kementerian, melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi.

Platform ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja secara dinamis, menghubungkan pencari kerja dengan pelatihan dan lowongan yang relevan, serta menyediakan proyeksi pekerjaan masa depan.

Puan menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian adalah kunci, karena masalah pengangguran tidak akan terselesaikan dengan solusi parsial. Dia memperingatkan bahwa jika tidak segera ditangani, bonus demografi Indonesia dapat berubah menjadi beban sosial dan ekonomi. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS