GRESIK – Banjir luapan Kali Lamong yang melanda wilayah Gresik selatan sudah surut. Aktivitas masyarakat pun kembali normal. Pemerintah Kabupaten Gresik terus mencari solusi untuk menuntaskan persoalan banjir tahunan itu.

Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Gresik sudah berupaya menanggulangi banjir Kali Lamong dengan cara menormalisasi sepanjang 48 kilometer menggunakan APBD. Kemudian, akhir tahun 2023 memasang saluran irigasi di kecamatan Benjeng.

Selanjutnya membangun kolam retensi untuk menampung air di kecamatan Cerme. Dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya banjir akibat luapan Kali Lamong. Benar saja, meski sempat terjadi banjir, air cepat surut.

Sayangnya, sepekan terakhir intensitas hujan cukup tinggi di wilayah Gresik dan sekitarnya. Membuat Kali Lamong meluap, menyebabkan banjir di wilayah kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme dan Menganti. Bahkan, kecamatan Driyorejo juga terdampak akibat luapan sungai Surabaya.

Meski banjir sudah surut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif bergerak cepat melakukan sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk duduk bersama mencari solusi konkret supaya Gresik Selatan tidak lagi menjadi langganan banjir.

Mulai dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Komisi D DPRD Jatim, BPBD Propinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Jawa Timur dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

Hasil pertemuan disepakati membentuk sebuah Forum Sinergitas yang akan menjadi wadah koordinasi antara empat daerah terdampak banjir. Kabupaten Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Kota Surabaya, serta melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kami berharap pemerintah provinsi dan pusat turut serta dalam pembangunan kolam retensi di wilayah rentan banjir sepanjang Kali Lamong. Saat ini, anggaran APBN sebesar Rp100 miliar hanya mencakup sebagian kecil kebutuhan,” ujar Gus Yani, kemarin.

Mantan Ketua DPRD Gresik itu optimis sinergitas antar pemangku kepentingan mampu menuntaskan persoalan banjir. Bukan hanya di Kali Lamong, tapi juga menyeluruh di wilayah Jawa Timur. Disebutkan juga bahwa pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam mendukung forum ini dengan data dan perencanaan yang matang.

“Solusi jangka panjang tetap menjadi prioritas utama, seperti pembangunan embung, kolam retensi, serta pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai,” imbuhnya didampingi Wabup Asluchul Alif.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa Forum Sinergitas ini akan menjadi wadah koordinasi antara empat daerah terdampak.

“Ini adalah momentum penting. Kali Lamong di Gresik memang tidak baik-baik saja, dan kami perlu duduk bersama dalam satu forum untuk memastikan ada langkah konkret ke depan,” ungkap Emil Dardak.

Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim menyatakan, bahwa forum ini akan menjadi titik temu untuk mempercepat realisasi anggaran dan kebijakan strategis terkait penanganan banjir luapan Kali Lamong. Selain itu, forum ini juga akan memperluas cakupan pembahasannya untuk menangani permasalahan banjir di seluruh Jawa Timur.

“Komisi D membangun satu forum sinergitas yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan banjir, bukan hanya di Kali Lamong, tetapi juga di seluruh Jawa Timur,” ungkapnya.

Ia menambahakan, forum ini akan mengundang beberapa pihak. Termasuk pengelola Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas, BPBD, Dinas PU SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup, agar penanganan banjir bisa dilakukan secara komprehensif. (mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS