JAKARTA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI MH Said Abdullah mengapresiasi langkah reformasi yang terus dilakukan Polri sehingga bisa bertahan dan bekerja profesional dalam menghadapi berbagai kejadian yang merusak citra Polri.

“Badai yang menggulung kepolisian tidak membuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran terhempas. Kesigapan mereka membaca, dan mengembalikan semua kasus pada rel hukum yang transparan, dan akuntabel memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ujar Said kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Kapolri dan jajarannya, sebut Said, juga sigap berbenah ke internal pasca diterpa sejumlah kejadian yang melibatkan Polri. Hasilnya, Polri mendapatkan penghargaan dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Selasa (21/2/2023).

Selain itu, tambah legislator yang juga Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri juga meningkat. Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan tren kepuasan masyarakat pada Polri membaik, meskipun masih di angka 50 persen.

“Dihukumnya Ferdy Sambo mantan Kadiv Propam Polri dengan vonis hukuman mati dinilai publik menunjukkan adanya persamaan di depan hukum. Tak peduli yang bersangkutan semula jenderal bintang dua dengan jabatan strategis,” sebutnya.

Meski demikian, dia memberikan 4 catatan perbaikan reformasi birokrasi ke depannya. Pertama, menyempurnakan sistem pembinaan personal Polri.

Menurut Said, langkah ini sebagai upaya preventif untuk mengurangi berbagai tindakan indisipliner dari para personal kepolisian di seluruh tanah air.

“Kapolri perlu memastikan tidak ada lagi polisi yang menjadi backing peredaran narkoba, perjudian, prostitusi dan perdagangan manusia. Praktik ini sudah merusak generasi muda, bahkan menjalar hingga ke desa desa. Keadaan ini tentu saja mengancam masa depan kita sebagai bangsa,” tutur dia.

“Kita mengapresiasi langkah Kapolri menyeret Teddy Minahasa, jenderal bintang dua, jabatannya sangat strategis, tetap dibawa ke meja hijau karena terduga terlibat jual beli barang bukti narkoba,” sambung Said Abdullah.

Kedua, memastikan sistem pengawasan berjalan aktif di semua satuan kerja di tubuh Polri hingga para personelnya.

Said mengakui bahwa, dalam setiap kunjungan ke daerah, dirinya masih sering menemukan satuan polisi wilayah terkesan mencari-mencari persoalan dengan melakukan ancaman proses hukum terhadap berbagai pihak. Baik itu pelaku usaha, jajaran eksekutif dan legislatif di daerah, bahkan hingga ke pemerintah desa.

“Perilaku tersebut tidak mencerminkan akuntabilitas penegakan hukum, tetapi menjadikan kewenangan hukum yang dimilikinya sebagai alat untuk menakut-nakuti,” terang politisi asal Sumenep, Madura itu.

Dia menyebut, tindakan polisi kewilayahan ini membuat para penyelenggara pemerintahan di daerah dan desa takut berkreasi dan berinovasi. Pelaku-pelaku ekonomi di daerah juga sulit berkembang.

“Bukankah peringatan seperti ini pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Sebaiknya Divisi Propam dan Irwasum Polri lebih banyak melakukan pengawasan ke bawah,” tutur Ketua Banggar DPR ini.

Ketiga, penghargaan yang diberikan oleh Kemenpan RB diharapkan tidak membuat Polri berpuas diri. Dia minta polisi terus memaksimalkan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasalnya, Polri memiliki banyak tugas dalam fungsi pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, surat surat kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Menurut Said, kemudahan, kecepatan, dan keramahan pelayanan dengan memanfaatkan berbagai kecanggihan teknologi akan berdampak pada citra diri Polri sebagai pelayan masyarakat yang baik.

“Keempat, seluruh jajaran kepolisian mulai Polsek, Polres, Polda hingga Mabes Polri terus melakukan inovasi dan berkreasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agenda ini harus terus ditumbuh kembangkan, dan dirawat agar kepercayaan publik terhadap Polri terus membaik,” tutup Said. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS