JAKARTA – Tim Transisi Jokowi-JK mengritik Rancangan APBN 2015. Penyampaian nota keuangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menonjolkan sisi keberhasilan dinilai tak seirama dengan realitas beratnya tantangan yang akan dihadapi pemerintahan baru.

Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengakui, postur anggaran menampakkan belanja negara seperti melonjak hingga mencapai Rp 2.019,9 tiliun. Pendapatan negara, ungkap Hasto, juga seperti meroket menjadi Rp 1.762,3 triliun.

“Namun apa makna APBN tersebut dalam perspektif ideologi menjadi bangsa yang berdikari dan kerakyatan?” kata Hasto, sebagaimana keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (16/8/2014).

Dia berpendapat, APBN 2015 seharusnya mencerminkan transisi kepemimpinan untuk menciptakan dasar yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia ke depan. Oleh karena itu, RAPBN 2015 seharusnya menyisakan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintahan baru hasil Pilpres 2014.

Namun, kata Hasto, nampaknya postur anggaran yang diusulkan tersebut justru sebagai gambaran jebakan” politik populis yang terakumulasi sejak 2008. Bahkan, tambah dia, dalam politik belanja pun nampak besarnya pengeluaran wajib yang hanya menyisakan sedikit ruang untuk menciptakan kemakmuran untuk rakyat.

Presiden SBY, kata Hasto, seharusnya lebih realistis dan berani mengungkapkan fakta terhadap besarnya persoalan perekonomian nasional di 2015.

Masalah itu tidak hanya aspek fundamental berupa rendahnya rasio perpajakan yang besarnya hanya sekitar 12,3 persen. Besarnya subsisi BBM dan listrik sebesar Rp 364 triliun akibat politik populis dan kegagalan reformasi struktural industri migas menjadi persoalan yang sangat serius.

“Belum lagi utang ikutan terhadap Pertamina yang mencoba ditutup-tutupi dengan besaran sekitar Rp 48 triliun akibat beban subsidi BBM tahun lalu yang belum diselesaikan hingga saat ini. Selain itu, APBN dirancang defisit anggaran sebesar Rp 257 triliun,” ungkap Hasto.

APBN 2015, lanjutnya, seharusnya dirancang lebih realistis tanpa menyertakan defisit yang mencerminkan ketergantungan negara terhadap pembiayaan yang berasal dari utang luar negeri dan dari pasar uang.

Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan ini melihat postur RAPBN 2015 yang diusulkan pemerintahan SBY, nampak bahwa sikap kenegarawanan untuk meletakkan fundamen fiskal yang kuat sangatlah diperlukan. Disinilah proses transisi pemerintahan yang sebenarnya, yakni keberanian membuka berbagai persoalan sistemik yang eksis di dalam sistem perekonomian Indonesia.

Dia menyayangkan pemerintahan SBY tidak terbuka untuk membuka persoalan seperti ketidakberhasilan dalam reformasi perpajakan, dan ketidakmampuan melakukan efisiensi di sistem produksi dan distribusi di sektor perminyakan.

Untuk itulah, imbuh Hasto, maka kepemimpinan Jokowi-JK terus mengkaji berbagai inisiatif baru. Tidak hanya sebagai pelaksanaan visi misi, namun untuk meletakkan dasar bagi bekerjanya ekonomi berdikari yang percaya pada kekuatan rakyat sendiri.

“Saatnya seluruh gagasan terobosan diambil, yang di satu sisi memastikan penerimaan negara semakin besar. Di sisi lain merombak politik alokasi dan distribusi yang lebih mencerminkan keadilan bagi peningkatan kemampuan rakyat dalam berproduksi,” ujarnya. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS