MALANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang meminta agar Raperda APBD 2023 memperhatikan ketidakpastian perekonomian global yang berpotensi menimbulkan krisis terkait energi, ekonomi, dan pangan.

Oleh sebab itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto minta RAPBD Kota Malang Tahun 2023 agar mempersiapkan berbagai strategi dan langkah strategis bagi Pemkot untuk menghadapi bahaya resesi.

“Fasilitasi, pendampingan dan dukungan terhadap UMKM Kota Malang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Malang. karena sektor UMKM dapat memperkuat sistem imun ekonomi,” ucap Eko Herdiyanto di gedung DPRD Kota Malang, Selasa (29/11/2022).

Dia juga memandang, orientasi realisasi APBD Kota Malang pada Tahun 2023 harus memperhatikan sektor peningkatan ekonomi rakyat. Seperti menghidupkan kembali basis pasar rakyat.

“Fasilitasi, pendampingan dan dukungan terhadap ekonomi berbasis peningkatan soft skill pelajar juga harus mendapat perhatian. Sebab pengangguran terbuka masih juga menjadi masalah terbesar Kota Malang,” tuturnya.

Hal-hal yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat, lanjut anggota Komisi C DPRD Kota Malang itu,harus bisa mengakomodir hasil Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD. Sehingga anggaran kecamatan dan kelurahan berkolerasi dengan kebijakan Pemkot Malang.

Juga realisasi dari berbagai program yang berasal pokok pikiran DPRD dalam pelaksanaannya ditekankan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

“Yang terpenting adalah bersifat produktif dan mampu meningkatkan aksestabilitas dan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut.

Disisi lain, Eko Herdiyanto juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja dalam semua sektor, terutama sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan yang secara keseluruhan berorientasi kepada pembangunan berbasis kepada kepentingan rakyat. (ace/pr)