MADIUN – Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono meminta pemerintah daerah terus mencari langkah dan terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, stabilitas ekonomi menjadi kebutuhan utama masyarakat sehingga keterbatasan fiskal tidak boleh menghentikan upaya menggerakkan perekonomian daerah.

Hal itu disampaikan Fery usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Jumat (14/8/2026).

Fery mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto menjadi gambaran kinerja dan capaian pemerintah selama satu tahun terakhir. Sejumlah program strategis, mulai dari penguatan BUMN hingga koperasi, turut disampaikan dalam pidato tersebut.

Namun, menurut legislator PDI Perjuangan itu, capaian dan program pemerintah pusat tetap harus diterjemahkan sesuai kondisi masing-masing daerah.

“Yang perlu dilihat adalah bagaimana implementasi dan kondisi di masing-masing daerah. Untuk Kabupaten Madiun, tentu pemerintah daerah dan masyarakat yang lebih memahami kondisi serta kebutuhan di wilayahnya,” kata Fery.

Ia menilai kondisi ekonomi menjadi perhatian utama masyarakat saat ini. Masyarakat, kata dia, membutuhkan kepastian agar aktivitas ekonomi dapat berjalan stabil dan memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan.

“Masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Madiun, sebenarnya menginginkan satu hal, yaitu kestabilan ekonomi,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Madiun tersebut.

Karena itu, Fery mendorong Pemkab Madiun tidak hanya mengandalkan tambahan anggaran untuk menggerakkan ekonomi. Pemerintah daerah perlu mencari berbagai peluang dan inovasi yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dengan menyesuaikan kemampuan fiskal yang tersedia.

Menurutnya, tantangan tersebut semakin besar karena anggaran transfer dari pemerintah pusat mengalami pengurangan. Pada saat yang sama, kemampuan PAD Kabupaten Madiun juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan program pembangunan.

“Seberapa keras pun kita berupaya, anggaran dari pemerintah pusat saat ini juga mengalami pengurangan. Di sisi lain, kita juga harus melihat kemampuan PAD,” ujarnya.

Swasembada Pangan Jadi Modal Daerah

Selain stabilitas ekonomi, Fery menyoroti ketahanan pangan yang menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat.

Ia menilai Kabupaten Madiun memiliki modal kuat karena sektor pertanian selama ini telah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

“Kalau Indonesia dinilai sudah mencapai swasembada pangan, sebenarnya kita sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan sejak dulu. Untuk Kabupaten Madiun sendiri, swasembada pangan juga sudah lama kita jalankan,” jelasnya.

Menurut Fery, potensi tersebut perlu terus diperkuat dan dikembangkan agar tidak hanya menjaga ketahanan pangan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Ia menilai sektor-sektor yang selama ini menjadi kekuatan daerah harus terus dioptimalkan untuk menciptakan aktivitas ekonomi, terutama ketika ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.

Fery menegaskan kebijakan pembangunan daerah harus tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Program yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian.

Dengan kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif mencari sumber pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kemampuan APBD. (ahm/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS