MADIUN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun meminta Raperda Desa yang sedang dibahas benar-benar memberikan kepastian bagi pemerintah desa sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Penyesuaian regulasi dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 dinilai penting, termasuk menyangkut masa jabatan kepala desa, kewenangan desa, kepastian anggaran, hingga pengawasan dana desa.

Catatan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Samiyati dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Senin (21/9/2026).

“Regulasi desa harus memberikan kepastian sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa,” kata Samiyati.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, penguatan regulasi desa tidak cukup hanya menyesuaikan ketentuan perundang-undangan. Raperda juga perlu memastikan kewenangan desa dapat dijalankan secara jelas, disertai kepastian dukungan anggaran.

Fraksi juga menyoroti penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), transparansi serta pengawasan pengelolaan dana desa, dan kesejahteraan perangkat desa.

Selain Raperda Desa, Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan terhadap Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Fraksi meminta kebijakan perlindungan lahan tidak hanya berorientasi mempertahankan luasan lahan pertanian, tetapi juga memberikan asas manfaat bagi petani.

Pemutakhiran data lahan dinilai penting untuk memastikan objek yang dilindungi benar-benar jelas. Di sisi lain, mekanisme insentif dan disinsentif juga perlu diperjelas.

Menurut fraksi, kebijakan LP2B harus mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus mempertimbangkan kebutuhan industrialisasi di Kabupaten Madiun.

Untuk Raperda Dana Cadangan Pilkada 2029, Fraksi PDI Perjuangan meminta adanya klausul yang memberikan fleksibilitas apabila terjadi perubahan jadwal Pilkada.

Hal itu dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Menurut fraksi, perubahan jadwal perlu diantisipasi sejak awal agar dana yang telah dicadangkan tetap dapat dikelola secara efektif.

“Perubahan jadwal harus diantisipasi dalam regulasinya agar anggaran tetap efektif,” ujarnya.

Pada Raperda SOTK Perangkat Daerah, Fraksi PDI Perjuangan mendorong penataan organisasi pemerintah berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Penataan tersebut juga diminta tidak menambah beban APBD serta menerapkan prinsip merit system.

Kejelasan tugas dan fungsi antarperangkat daerah dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sementara dalam Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR, fraksi meminta pemerintah melakukan kajian secara hati-hati sebelum menambah penyertaan modal.

Kajian kelayakan, return on investment (ROI), analisis risiko, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu menjadi pertimbangan.

“Penyertaan modal harus terukur manfaatnya, baik terhadap PAD maupun akses pembiayaan masyarakat,” tegas Samiyati.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong BPR memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan petani di Kabupaten Madiun.

Fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh catatan untuk lima Raperda Non-APBD 2026 tersebut tersebut menjadi bahan pembahasan bersama sehingga regulasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai aturan administratif, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Madiun. (ahm/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS