SURABAYA – Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana mengatakan, anggaran permakanan untuk warga lanjut usia (lansia) di Kota Pahlawan senilai Rp 11.000 per lansia sekarang dinilai sudah tidak layak lagi.

Karena itu, pihaknya menargetkan anggaran pemberian makanan tambahan tersebut naik dari Rp 11.000 menjadi Rp 15.000 per orang pada 2018.

Penambahan nominal bantuan permakanan itu bakal dimasukkan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Kota Surabaya tahun 2018,

“Kami berharap nilai kelayakan anggaran pemberian makanan tambahan lansia bisa naik menjadi Rp 15 ribu per orang bruto, atau belum dipotong PPN. Tapi kalau bersihnya sudah dipotong PPN, per lansia mendapat Rp12.500,” kata Agustin, kemarin.

Menurut dia, nilai tersebut sudah mencakup nasi, lauk-pauk, buah dan air mineral.

Namun, lanjut Titin untuk sementara ini Komisi D DPRD Surabaya masih memperjuangkan nilai Rp Rp 11.500  yang diberikan netto, melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Kota Surabaya tahun 2017 di KUA PPAS. Sehingga anggaran itu bisa terealisasi selama 4  bulan kedepan.

Selain menambah nilai anggaran, sebut Agustin, Komisi D juga mendorong penambahan jumlah kuota lansia yang mendapatkan anggaran permakanan.

Menurut legislator dari PDI Perjuangan ini, kuota sebesar 11.000 lansia yang ada saat ini sudah tidak relevan lagi.

“Jumlah lansia sekarang di Surabaya sebanyak 65 ribu orang. Itu belum ditambahkan dengan jumlah anak yatim piatu dan penyandang cacat,” ujarnya.

Untuk masalah ini, pihaknya mengharapkan peran serta dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya untuk memberikan data jumlah penduduk Surabaya yang sudah memasuki usia 60 tahun.

“Saya pikir Dispendukcapil sudah punya datanya. Kalau jumlah lansia 65 ribu orang, maka bisa diambil tengahnya dulu 30 ribu lansia yang dapat anggaran permakanan,” ucap perempuan yang sudah empat periode sebagai wakil rakyat ini.

Jumlah lansia itu, menurutnya, belum ditambahkan dengan jumlah anak yatim piatu dan penyandang cacat.

Hanya saja, tambah Agustin, data sekarang yang baru mendapat anggaran permakanan masih sebatas 11.000 lansia.

“Tapi juga diingat, anggaran itu juga harus tepat sasaran. Untuk itu, data lansia harus seakurat mungkin,” tegas Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS