BANYUWANGI – Menjadi daerah yang bertransformasi dengan kemajuan dan teknologi, tidak membuat Banyuwangi melupakan peran ulama dalam proses kemajuan daerah. Banyuwangi pun menjadikan aspirasi ulama sebagai salah satu masukan bagi proses pembangunan.
Saat membuka rapat koordinasi (rakor) Sinergitas Pemerintah dan Ulama dalam Pengambilan kebijakan Keumatan 2019, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, Banyuwangi menjadi seperti saat ini karena andil dari para tokoh agama dan masyarakat.
“Atas nama pemerintah daerah, saya ucapkan terima kasih atas kepedulian para tokoh agama pada berjalannya pembangunan di daerah,” ungkap Anas, Senin (8/4/2019).
“Peran ulama dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah dinilai penting untuk menjaga koridor pembangunan itu sendiri,” tuturnya.
Anas menuturkan, pemkab telah menjalankan sejumlah rekomendasi dari para tokoh agama dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah, seperti pembatasan hiburan malam dan penutupan lokalisasi.
“Itu jadi keresahan di masyarakat yang disuarakan oleh tokoh agama dan masyarakat. Kami pun menjalankan rekomendasi tersebut lewat kebijakan daerah yang didukung oleh semua pihak,” papar Anas.
“Kami juga berterima kasih kepada tokoh agama dan masyarakat atas terjaganya kondusivitas wilayah,” imbuhnya.
Untuk itu, Anas meminta agar ulama terus menjaga kesejukan dan kedamaian daerah menjelang Pemilu pada 17 April besok. Menurutnya, perbedaan pilihan janganlah sampai membuat masyarakat terpecah belah.
“Saya ucapkan juga terima kasih kepada tokoh agama dan masyarakat yang telah ikut menjaga kerukunan dan persaudaraan di antara warga,” kata Anas.
Dalam melaksanakan pembangunan daerah, lanjut Anas, Banyuwangi melibatkan semua stake holder pembangunan untuk menjaring aspirasi.
Selain dengan ulama, pemkab juga ajeg menggelar pertemuan rutin dengan tokoh lintas agama, pertemuan tiga pilar bersama Kepala Desa, Babinsa, dan Babinkamtibmas, hingga dengan organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
“Saya bersyukur, dengan pertemuan rutin seperti ini semua masalah yang ada di daerah bisa diatasi. Pertemuan ini juga menjadi ajang mengkomunikasikan kebijakan yang dibuat pemerintah daerah,” pungkasnya. (goek)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS