SIDOARJO – Pengurus Ranting PDI Perjuangan dari berbagai desa dan kelurahan di Kabupaten Sidoarjo ramai-ramai mengikuti rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di wilayah masing-masing.

Kegiatan dilakukan untuk memastikan nama-nama pengurus masuk dalam daftar pemilih untuk Pemilu 2024. Nama-nama pengurus notabene adalah suara pasti dari bakal calon presiden Ganjar Pranowo.

Sebagaimana jadwal dan tahapan pemilu, rekapitulasi DPSHP di tingkat desa dan kelurahan berlangsung serentak sejak kemarin dan hari ini, Senin (8/5/2/2023).

Berdasarkan pantauan pdiperjuangan-jatim.com di Sidoarjo, mayoritas Pengurus Ranting dari berbagai kecamatan mengikuti rapat pleno di tempat masing-masing.

“Ada delapan desa yang hari ini menggelar rapat pleno. Semambung, Gedangan, Ketajen, Gemurung, Kragan, Sruni, Karangbong, Tebel, dan Keboansikep. Pengurus Ranting di 8 desa itu mengkonfirmasi hadir,” kata Ketua PAC Gedangan, Handoko.

“Ranting Desa Kendalpecabean hadir,” kata Hadi Sunaryo mengabarkan dari Kecamatan Candi.

Pengamanan 3.141 Nama Pengurus

Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, Heru Setyanto mengatakan, pengawalan dilakukan untuk memastikan nama-nama pengurus PDI Perjuangan yang notabene adalah pemilih pasti Partai dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo masuk dalam daftar pemilih.

Menurut Heru, BSPN Sidoarjo telah melakukan proses pengecekan nama-nama seluruh Pengurus Ranting PDI Perjuangan se-kabupaten melalui aplikasi resmi KPU, cekdptonline.

“3.141 nama Pengurus Ranting (PR) berasal dari 349 desa dan kelurahan se-kabupaten kami cek melalui aplikasi tersebut,” katanya.

“Dari ribuan nama pengurus, ada 517 NIK tidak valid. Nama-nama ini yang perlu disandingkan dengan manual DPS, apakah sudah masuk atau belum. Jika belum, maka kader yang bertugas menghadiri rapat pleno agar mengusulkannya kepada penyelenggara pemilu,” katanya.

Hasil pengecekan, lanjut Heru, disebarkan kepada PAC dan PR untuk digunakan sebagai data sanding bagi para kader yang mendapatkan mandat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan DPSHP.

“Jadi saat ikut pleno, para kader datang tidak kosongan. Tetapi membawa data sanding. Untuk memastikan nama-nama pengurus masuk dalam DPSHP,” katanya. (ian/red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS