JAKARTA – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayan (Kemenko PMK) menggelar rapat koordinasi terkait BPJS Kesehatan palsu, Kamis (28/7/2017).

Rapat yang dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani itu dihadiri oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, serta Kepala Bareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto.

Selain itu, turut hadir Direktur BPJS Fahmi Idris. “Rapat kali ini untuk mengevaluasi BPJS palsu yang awalnya ditemukan di Bandung Barat,” ujar Puan, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

Puan mengatakan, dari kasus yang terungkap perlu diindentifikasi terkait pengelolaan BPJS ke  depan. Rapat juga akan membahas pengaduan mayarakat, serta tata cara memperoleh Kartu Indonesia Sehat.

“Makanya kami meminta untuk bisa meng-update dan langkah itu,” kata politisi PDI-P tersebut.

Sebuah rumah sakit di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menemukan kartu BBPJS Kesehatan palsu dari seorang calon pasien pada Kamis lalu.

Kartu BPJS Kesehatan palsu itu ditemukan dari seorang warga yang hendak berobat di Rumah Sakit Cibabat, Cimahi.

Direktur Utama Rumah Sakit Cibabat Trias Nugrahadi menjelaskan, kartu BPJS palsu itu mirip dengan kartu BPJS Kesehatan asli.

Namun, nomor dan barcode (kode batang) pada kartu BPJS Kesehatan yang palsu tak terbaca oleh sistem sehingga proses pembayaran tak bisa dilakukan. (kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS