JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri mendesak pemerintah melakukan langkah taktis dan terintegrasi untuk melakukan rehabilitasi maupun rekonstruksi korban bencana di Sumatera.

Dari data terakhir pemerintah, bencana Sumatera mengakibatkan setidaknya 238.783 rumah rusak dan 29 desa hilang. Pemerintah harus lakukan penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi bencana harus terintegrasi sejauh mungkin harus terhindar dari ego sektoral kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Penanganan cepat ini penting karena jutaan warga sudah hidup tanpa rumah yang layak lebih dari sebulan. Dari data terakhir pemerintah, bencana Sumatera.

Legislator PDI Perjuangan dapil Bojonegoro-Tuban ini berharap, data kerusakan yang dimiliki pemerintah tidak hanya berhenti di meja rapat. Namun harus ditindaklanjuti dengan kebijakan strategis.

Pemerintah juga perlu memastikan anggaran untuk merealisasikan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi ini agar proses pemulihan sehingga tidak terkatung-katung.

Selain itu, Abidin Fikri meminta pemerintah terus menyisir terkait pendataan para korban bencana. Sebab melihat luasnya wilayah bencana, dimungkinkan ada hambatan-hambatan saat proses pendataan di lapangan.

Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak. Kemudian disusul Sumatra Utara sebanyak 24.294 unit dan Sumatera Barat sebanyak 5.796 unit.

“Adanya pendataan ini tak hanya dilakukan sekali. Manfaatkan teknologi dalam upaya pemetaan sekaligus proses rehabilitasi sehingga warga bisa kembali menjalani kehidupan lebih aman sekaligus dana yang digelontorkan juga tepat sasaran,” pinta Abidin.

Kecepatan dalam pemulihan korban bencana, menurut Abidin, juga membangun kembali mental para penyintas agar tidak terus terpuruk. Psikologi para korban juga terbentuk baik sehingga memiliki keyakinan dan kepercayaan diri untuk bisa hidup kembali normal.

Di sisi lain, efek dengan pulihnya kehidupan korban, maka roda perekonomian juga kian bergeliat. Hal ini berdampak positif terhadap terbangunnya tatanan sosial dan mencegah terjadinya potensi negatif seperti kemiskinan, kriminalitas dan lainnya.

“Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra memang mudah juga. Butuh kebijakan kuat dan anggaran besar. Untuk itu, pemerintah tidak boleh bekerja sendirian, tapi merangkul swasta, pengusaha, akademisi, tokoh dan masyarakat sendiri,” pungkas Abidin.(dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS