TULUNGAGUNG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas meresmikan 5 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan peresmian MPP serentak itu dipusatkan di Pendapa Kongasarum Kusumaning Bangsa Kabupaten Tulungagung, Selasa (18/7/2023).

Untuk 5 MPP yang diresmikan di antaranya MPP Kabupaten Malang, Pacitan, Sampang, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Tulungagung.

Dalam kesempatan itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, MPP Kabupaten Tulungagung merupakan MPP ke 139 dari 500 an MPP yang dimiliki kabupaten/kota di Indonesia.

Baca juga: Menpan RB Abdullah Azwar Anas Nyekar Makam Bung Karno

Menurutnya, peresmian MPP dilakukan secara bertahap dan akan terus tumbuh dan berkembang. Sebelum peresmian MPP di Provinsi Jawa Timur, pihaknya juga telah meresmikan MPP di Jayapura.

“MPP ini ruhnya adalah bagaimana mengintegrasikan layanan, dan MPP hanyalah merupakan sebuah gedung. Mudah-mudahan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan, mempermudah rakyat, dan mempercepat ini menjadi misi utama dari diresmikan MPP,” harap Anas.

Kader PDI Perjuangan ini menambahkan, saat ini di Jawa Timur sudah berdiri lebih dari 20 MPP dan MPP pertama di Jawa Timur adalah di Kabupaten Banyuwangi dan hingga sekarang sudah mengalami perkembangan.

MPP Kabupaten Tulungagung, lanjutnya, adalah MPP yang sangat menarik karena bangunan yang dipakai bukanlah bangunan baru. Selain itu, gedung yang dipakai juga tidak terlalu besar tapi simpel dan efektif.

“Untuk gedung kalau memang tidak ada anggaran tidak harus membangun yang baru. Kedepan kita akan menuju MPP digital yaitu menyatukan layanan di rumah virtual, kalau di rumah fisik namanya Mal Pelayanan Publik,” ujarnya.

Dia berharap, ke depan seluruh pelayanan yang ada di Pemda bisa diintegrasikan sehingga demokrasi Indonesia bisa lebih efisien. Dirinya mengaku, jika Kemenpan RB telah melakukan assesmen pada 21 Kabupaten/Kota, dan sebagian masyarakatnya berbondong-bondong untuk melakukan rekaman.

“Kalau dibuat digital, rakyat itu tidak lagi mengisi data berulang. Terkadang ke rumah sakit ngisi data dan ngurus SKCK harus isi data lagi. Dengan MPP digital secara bertahap ini, pengisian data cukup sekali saja,” jelas dia.

Mantan Bupati Banyuwangi dua periode itu juga menjelaskan, ke depannya yang dibangun pemerintah bukan lagi kantor tapi yang dibangun adalah sistem. Sehingga, pelayanan yang berada di banyak tempat akan diringkas di satu tempat.

“Sebenarnya ini message dari perubahan yang besar, kantor-kantor sekarang tidak lagi dalam bentuk ruang yang besar tapi kantor bisa saja kecil tapi sistemnya terintegrasi,” ungkap Anas.

Untuk MPP di Tulungagung, sebutnya, secara keseluruhan sudah bagus, meski tempatnya tidak terlalu besar tapi berada di tengah Kota. Sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan tidak membutuhkan biaya yang besar.

Tak hanya itu, keberadaan MPP Kabupaten Tulungagung yang berada di pusat kota, bisa dijadikan alternatif masyarakat untuk mengurus pelayanan sambil rekreasi dan berolahraga di alun-alun.

“Intinya, kita terus mendorong pemangkasan proses bisnis, mengedepankan transparansi dan mewujudkan birokrasi yang lebih simpel,” kata dia.

Target dari Kemenpan RB saat ini, imbuh Anas, adalah terus melakukan pembinaan pada beberapa komponen kabupaten Kota yang akan membangun MPP agar mengubah spesifikasinya. Artinya bangunan MPP tidak harus besar, namun yang harus mempunyai sistem yang baik. (sin/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS